IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JENJANG SMA DI DINAS PENDIDIKAN,PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Inpassing guru merupakan proses peyesuaian kepangkatan jabatan
fungsional guru bukan pegawai negeri sipil dan angka kreditnya dalam
meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Implementasi merupakan kunci sebuah
program. Kegagalan dalam melaksanakan program berarti kegagalan dalam
mencapai tujuan dari program tersebut. Sementara fokus penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan menganalisa pelaksanaan kebijakan Inpassing guru bukan pegawai
negeri sipil di rayon X (sepuluh) kecamatan Sunggal, kabupaten Deli Serdang.
Dengan menggunakan teori George C.Edward III berupa komunikasi, sumberdaya,
disposisi dan struktur birokrasi yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan.
Keberperanan empat isu ini sangat bermakna bagi implementasi kebijakan. Jenis
penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif.Objek penelitiannya adalah Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS)
yang ada di SMA Swasta yang ada dirayon X (sepuluh) kecamatan Sunggal. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Inpassing Guru Bukan
Pegawai Negeri Sipil di SMA Swasta dirayon X (sepuluh) kecamatan Sunggal
telah memenuhi empat isu implementasi kebijakan publik model George C. Edward
III walaupun belum sempurna. Komunikasi adalah unsur yang paling lemah dalam
pelaksanaan kebijakan Inpassing guru, penyampaian informasi terganggu oleh
karena kurangnya sosialisasi sehingga informasi menjadi tidak sampai kepada
guru-guru. Kelemahan dari sudut konsistensi adalah peraturan kebijakan yang
selalu berubah-ubah yang menjadi kendala bagi guru-guru dalam mengikuti
pelaksanaan Inpassing.Keberhasilan kebijakan Inpassing khususnya terhadap guruguru, hendaknya bisa diupayakan sehingga program ini bisa mencapai sasaran
secara maksima