PERSEPSI MASYARAKAT PEDAGANG TENTANG PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENATA PASAR TRADISIONAL (STUDI KASUS PASAR DWIKORA PARLUASAN KOTA PEMATANGSIANTAR)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran faktual mengenai persepsi masyarakat pedagang tentang peranan pemerintah daerah dalam menata pasar tradisional dengan melakukan studi deskriptif pada masyarakat pedagang yang terdapat dalam pasar tradisional Dwikora parluasan Pematangsiantar. Pasar tradisional merupakan isu yang banyak dibicarakan dalam masyarakat, karena permasalahan yang dialami oleh pasar itu sendiri. Maka untuk mengatasi hal-hal tersebut dibutuhkan peranan pemerintah daerah dalam menata pasar tradisional agar lebih diminati oleh pengunjung. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kuantitatif deskriptif, yaitu cara atau metode yang menggambarkan keadaan atau objek penelitian di lapangan yang digunakan untuk memecahkan dan menjawab permasalahan yang dihadapi pada situasi sekarang ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan angket. Populasi penelitian ialah masyarakat pedagang yang jumlah keseluruhan pedagang ialah 2.099 (3 strata). Penentuan sampelnya dengan cara random sampling berstratifikasi, yaitu berdasarkan jenis kelas dan letak ruang. Maka penulis menentukan yang menjadi sampel penelitian ialah pedagang yang memiliki kios kelas I dan II yang berjumlah 400 kios maka ditentukanlah sampelnya 10% dari sampel daerah/area yaitu 10% dari 400 pedagang = 40 pedagang. teknik analisis data menggunakan perhitungan persentase, yang kemudian lebih lanjut dianalisis secara deskriptif kuantitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa dalam menata pasar tradisional telah ada upaya pemerintah daerah kota Pematangsiantar terutama dalam hal menjaga kebersihan dan penyedian sarana dan prasarana dalam pasar tradisional. Namun, didapati belum adanya kerjasama yang baik antara pedagang dengan pemerintah daerah dalam menjaga pasar tradisional itu sendiri. Kata Kunci : Masyarakat Pedagang, Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah