PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN BELANJA MODAL TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA (PERIODE 2016-2020)

Dwi Enjenia Tambunan NIM: 7183520018. Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (Periode 2016-2020). Skripsi, Jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan 2022.Permasalahan dalam penelitian ini adalah “Pelaksanaan otonomi daerah dengan tujuan menjadikan daerah mandiri tidak tercapai, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dan tingkat kemandiran keuangan daerah menurun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Desentralisasi Fiskal Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara (Periode 2016-2020). Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan mengunduh laporan realisasi APBD dan TKKD pada website resmi Direktoral Jenderal Perimbangan dan Keuangan https://djpk.kemenkeu.go.id/ yang dianalisis dengan bantuan program IBM SPSS Statistics 23.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Desentralisasi Fiskal dan Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Untuk varibel Desentralisasi Fiskal tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Memiliki makna bahwa kebijakan desentralisasi fiskal yang dibuat pemerintah pusat dalam mendukung pencapaian tujuan tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sementara varibel Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Memiliki arti bahwa belanja modal tidak selalu memberikan pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini dapat terjadi jika pengeluaran yang digunakan tidak dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa penelitian menunjukkan perspektif baru pada penerapan kebijakan desentralisasi fiskal serta pengalokasian belanja modal.