ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH YANG MEMPEROLEH OPINI AUDIT WAJAR DENGAN PENGECUALIAN (WDP) SELAMA LIMA TAHUN (STUDI FENOMENOLOGI PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI)

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli yang mendapatkan opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama lima tahun sejak Kota Gunungsitoli terbentuk. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab LKPD Kota Gunungsitoli mendapatkan opini WDP dari BPK RI Perwakilan Provinsi
Sumatera Utara selama 5 (lima) tahun. Penelitian ini dilaksanakan di Pemerintah Kota Gunungsitoli dalam hal
ini pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli yang terletak di Jalan Pancasila No. 14. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini
dilakukan dengan menganalisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2011-2015.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penatausahaan keuangan daerah Kota Gunungsitoli belum optimal karena terdapat aset tetap yang nilai perolehannya Rp 1,00,sebanyak 817 aset tetap yang terbagi dalam aset tetap tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, jaringan dan irigasi, sehingga perlu dilakukan revaluasi aset tetap. Terdapat aset tetap yang tidak memiliki dokumen kepemilikan, adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan terhadap peraturan perundang-undangan, pengelolaan keuangan
daerah yang belum baik, sehingga menyebabkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli dalam 5 (lima) tahun mendapatkan opini audit Wajar Dengan Pengecualian.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Pemerintah Kota Gunungsitoli harus segera melakukan penilaian kembali aset-aset tetap yang bernilai Rp 1,00 dengan cara membentuk tim revaluasi aset tetap dan terus bekerja sama dengan
KPKNL Padang Sidimpuan dalam melaksanakan revaluasi aset tetap di lingkungan Pemerintahan Kota Gunungsitoli. Kemudian, Pemerintah Kota Gunungsitoli memberdayakan aparatur daerahnya dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis tentang
penatausahaan Barang Milik Daerah, pengelolaan keuangan daerah.