PERLINDUNGAN KONSUMEN MELALUI SERTIFIKASI HALAL (ANALISIS TERHADAP BPJPH MENURUT UU NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan konsumen melalui sertifikasi halal analisis terhadap BPJPH menurut UU No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dimana data-data yang diperoleh merupakan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Adapun teknik analisis data yang dilakukan adalah analisis data kualitatif yaitu menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh dari kemampuan nalar dalam menghubungkan fakta, data dan informasi. Kemudian data yang diperoleh akan dianalisis secara serius sehingga diharapkan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJPH diresmikan oleh Menteri Agama pada tanggal 11 Oktober 2017, BPJPH memiliki kewenangan sendiri berwenang atas merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapakan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri, serta melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri Dalam menajalankan tugas dan kewenangan tersebut BPJPH sendiri dibantu oleh kementerian atau lembaga terkait, lembaga pemeriksa halal (LPH) serta Majelis Ulama Indonesia. MUI yang semula berperan besar dalam pengesahan sertifikasi halal kini hanya memiliki tiga kewenangan saja yaitu : 1. Sertifikasi auditor halal, 2. Penetapan kehalalan produk, dan 3. Akreditasi LPH