ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDIKBUD NOMOR 28 TAHUN 2016 TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH DI KOTA MEDAN (Studi Kasus Di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Dan SMK Swasta

Analisis Implementasi Kebijakan Permendikbud Nomor 28 Tahun
2016 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Kota Medan (Studi Kasus
Di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Dan SMK Swasta). Program Pasca Sarjana
Universitas Negeri Medan Program Studi Administrasi Pendidikan tahun 2018.
Penelitian ini tentang implementasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah
yang dilakukan dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan pada jenjang SMK
Swasta, dengan berpatokan pada teori George Edward III yakni berfokus pada faktor
komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi untuk menguji. Penelitian bertujuan
untuk mengetahui bagaimana implementasi permendikbud tersebut dilakukan dinas Pendidikan.
Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara dengan kepala dinas.
Untuk mengecek keabsahan data yang didapat maka penelitian dilanjutkan dengan
mewawancarai beberapa kepala SMK Swasta. Hasil penelitian menunjukkan proses komunikasi
tidak dilakukan sosialisasi dan tidak terjadwal dalam program kerja dinas. Konsistensi staf
pelaksana kebijakan dalam mengkomunikasikan kepada kepala sekolah belum dilaksanakan
rutin, maksudnya sosialisasi kebijakan ini tidak diagendakan oleh dinas pendidikan secara rutin.
Secara kuantitas jumlah pelaksana kebijakan masih kurang jika dibandingkan beban kerja staf.
Disposisi yang sudah dilakukan antara lain informasi yang disampaikan dari Kepala dinas
kepada pegawai dinas dalam hal pemberian informasi, walaupun informasi yang diberikan belum
sepenuhnya dikuasai oleh staf yang ada di dinas Pendidikan. Dalam implementasi kebijakan,
Dinas Pendidikan belum memiliki struktur organisasi yang jelas terkait tim penjaminan mutu,
dan koordinasi internal dalam pelaksanaan kebijakan belum dapat berjalan dengan baik dan
koordinasi eksternal antara Dinas Pendidikan dengan kepala sekolah masih berjalan kurang
efektif dikarenakan belum ada anggaran dana untuk implementasi kebijakan ini.