PERAN KEPOLISIAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS SATLANTAS POLRES LANGKAT)

NURLIADI. NIM 3113111036. Peran Kepolisian Dalam Mengimplementasikan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Sat Lantas Polres Langkat). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepolisian dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Sat Lantas Polres Langkat. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Sat Lantas Polres Langkat yang berada di Jln. Proklamasi Stabat. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh polisi di Sat Lantas Polres Langkat yang berjumlah 190 orang.Teknik pengambilan sampel dalam penrlitian ini adalah menggunakan purposive sampling, yang berarti sampel dipilih sesuai dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat. Untuk itu peneliti memilih responden yang dianggap paling berkompeten dalam memberikan data-data yang berkaitan dengan penerapan UU No. 22 Tahun 2009 dikota Stabat. Dengan demikian yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Kasatlantas dan staff atau polisi di Sat Lantas Polres Langkat yang berjumlah 4 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan menarasikan hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini, peran kepolisian dalam implementasi UU No. 22 tahum 2009 berhasil dengan menggunakan cara yang dilakukannya, yakni langkah preventif dan represif. Hal ini ditunjukan dengan berkurangnya pelanggaran lalu lintas di kota stabat. Peran yang dilakukan kepolosian dalam mengimplementasikan undang-undang ini adalah dengan memberikan workshop kepada sekolah-sekolah dari tingkat SD, SMP, SMA, dan tingkat mahasiswa serta masyarakat umum seperti tukang becak sampai supir angkot. Dilakukannya kerjasama dngan instansi pemerintah seperti dinas perhubungan, dinas pekerjaan umum, dinas pendidikan, dan radio harapan Stabat yang turut serta membantu polisi dalam mensosialisasikan UU No. 22 Tahun 2009 melalui media cetak dan elektronik, memasang rambu-rambu lalu lintas dan memasang pamplet. Hambatan yang dialami kepolisian adalah kesadaran masyarakat tentang hukum yang masih kurang, masih takut kepada kepolisian yang bertugas dilapangan, sosialisasi dari pusat ke jajarannya sering terlambat, sosialisasi di dalam internal kepolisian sendiri tidak tepat sasaran. Menyikapi hal tersebut diatas, maka sebaiknya pihak kepolisian menggalakkan lagi upaya-upaya tersebut secara efektif sehingga kesadaran masyarakat lebih mengerti dan dengan demikian maka pelanggaran lalu lintas dapat diminimalisir.