IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEBNGALIHAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH DARI KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pengalihan pengelolaan guru SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Secara khusus untuk mengatahui proses komunikasi kebijakan pengalihan, dukungan sumber daya, dukungan sikap aparatur (disposisi), dan dukungan struktur birokrasi pelaksanaan kebijakan pengalihan pengelolaan guru SMA/SMK dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi Sumatera Utara. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan metode survey, kualitatif, dan deskriptif analitis. Setting/pelaksanaan penelitian dilakulan di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera utara, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) regional VI. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Proses komunikasi dan sosialiasi kebijakan pengalihan telah dilakukan secara langsung mulalui kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi, dan komunikasi secara tidak langsung melalui surat menyurat. (2) Tersedianya dukungan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan pengalihan meliputi dukungan staf, informasi, wewenang, dan fasilitas atau sarana dan prasarana. (3) Dukungan sikap aparatur (disposisi) dalam pelaksanaan kebijakan terlihat dari adanya kejelasan tugas dan tanggungjawab dari semua unsur dan jenjang yang terlibat terhadap penyelenggaraan kebijakan, dukungan kompetensi, finansial, kesediaan dan dukungan komitmen aparatur. (4) Dukungan struktur Birokrasi terlihat dari adanya struktur organisasi dan wewenang, keberadaan Standar Operating Prosedures (SOP) dan pelaksanaan fragmentasi, roadmap serta petunjuk teknis lainnya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi Pemerintah Provinsi dalam meningkatkan mutu implementasi kebijakan pengalihan pengelolaan guru SMA/SMK dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi Sumatera Utara.