UPAYA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH NEGARA (STUDI KASUS BPN KOTA MEDAN)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Badan Pertanahan Nasional Kota Medan dalam menyelesaikan sengketa tanah Negara dikota Medan. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Medan yang berjumlah 103 orang dan yang menjadi sampel dalam penelitian ditetapkan yaitu 25% dari jumlah populasi yang diambil secara acak sederhana (random sampling), maka sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 24 orang. Observasi dan penelitian ini dilakukan mulai bulan juni sampai juli 2013. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, penyebaran angket dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian ini dengan rumus statistik sederhana (presentase). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya badan pertanahan Nasional kota Medan dalam menyelesaikan sengketa tanah Negara dikota medan adalah setiap sengketa yang diadukan dilakukan pengkajian sengketa pertanahan untuk mengetahui akar dan penyebab permasalahan. Selanjutnya dilakukan penanganan kasus sengketa tanah Negara dengan meneliti data-data pengaduan dan data-data yang ada dikantor BPN atau lembaga yang lain yang terkait guna untuk mempermudah penyelesaian sengketa. BPN juga melakukan penelitian kelapangan untuk meneliti tanah Negara yang disengketakan. Selanjutnya pihak BPN yaitu bidang sengketa, konflik dan perkara pertanahan dibawah koordinasi Kepala Kantor melakukan penyelesaian kasus pertanahan sesuai dengan data-data yang ada didapatkan. Selanjutnya pihak BPN akan mengajak dan juga memediasi pihak yang bersengketa untuk hadir dan menyelesaikan sengketa tanah Negara melalui jalur mediasi. Pihak BPN memfasilitasi yang bersengketa dan juga memberikan keputusan sesuai dengan kewenangannya dan hasil pengkajian dan penelitian yang dilakukan. Namun apabila tidak menemukan penyelesaian, pihak yang bersengketa bisa melanjutkan sengketa tanah Negara tersebut kejalur pengadilan