PENGARUH KEADILAN PROSEDURAL DAN SISTEM PENGUKURAN KINERJA TERHADAP KINERJA MANAJERIAL (STUDI EMPIRIS DI PEMERINTAHAN KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN)

Kinerja dalam organisasi sektor publik merupakan sebuah prestasi yang dicapai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode. Sebuah organisasi sektor publik senantiasa dituntut untuk meningkatkan kinerjanya. Peningkatan kinerja tidak dapat terwujud tanpa adanya manajemen yang baik, yang mendorong upaya- upaya institusi untuk memingkatkan kinerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Keadilan Prosedural dan Sistem Pengukuran Kinerja berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris di Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan).Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan populasi sebanyak 29 SKPD. Tekhnik pemilihan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak 41 responden. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan memberikan kuesioner kepada setiap responden.Berdasarkan uji validitas dan reliabilitas kuesioner yang disebarkan kepada 41 responden dengan 9 pertanyaan yang valid untuk variabel Kinerja Manajerial, 10 pertanyaan untuk variabel Keadilan Prosedural, dan 5 pertanyaan untuk variabel Sistem Pengukuran Kinerja.Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS 16.Hasil analisa data dengan menggunakan persamaan regresi Y = a + b1x1 + b2x2 + e kemudian diperoleh hasil Y = 2.343 + 0.426x1 + 0,768x2 + e. Bentuk regresi linier berganda tersebut menjelaskan, konstanta sebesar 2.343 menyatakan bahwa jika Keadilan Prosedural dan Sistem Pengukuran Kinerja tidak ada maka Kinerja Manajerial pada SKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan nilainya adalah sebesar 2.343. Sedangkan koefisien regresi (nilai b1 dan b2), b1 sebesar 0.426 artinya bahwa setiap terjadi pelaksanaan Keadilan Prosedural maka Kinerja Manajerial SKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengalami peningkatan sebesar 0.426 dan b2 sebesar 0.768 artinya bahwa setiap terjadi pelaksanaan Sistem Pengukuran Kinerja maka Kinerja Manajerial SKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengalami peningkatan sebesar 0.768. Nilai R Square 0,409 artinya Keadilan Prosedural dan Sistem Pengukuran Kinerja memberikan kontribusi sebesar 40,9% terhadap Kinerja Manajerial SKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Uji F menunjukkan nilai probabilitas sig. sebesar 0.000 < 0.05, dengan demikian hipotesis penelitian diterima.Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada pengaruh yang positif dan signifikan yang diberikan oleh Keadilan Prosedural dan Sistem Pengukuran Kinerja terhadap Kinerja Manajerial di SKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan.