PERANAN BOERHANOEDIN HARAHAP PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL(1955-1956)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang konstelasi politik pada masa Demokrasi Liberal, untuk
mengetahui bagaimana keadaan politik, pertahanan/militer, dan ekonomi Indonesia saat dipimpin oleh Burhanuddin Harahap. Penelitian ini merupakan penelitian Historis dengan data kualitatif. Dengan mengumpulkan data-data,
penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan buku-buku, artikel. Selain itu untuk mendukung data, penulis juga melakukan wawancara dan
data dokumentasi yang berhubungan dengan Peranan Burhanuddin Harahap pada
Masa Demokrasi Liberal ( 1955-1956 ). Dalam penelitian ini penulis
mewawancarai orang-orang yang mengetahui tentang Peranan Burhanuddin Harahap pada Masa Demokrasi Liberal (1955-1956) seperti anak Burhanuddin Harahap, saudara Burhanuddin Harahap yang ada di Binjai. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pada masa Demokrasi Liberal Indonesia merupakan Negara Kesatuan, tetapi Konstitusi yang dipakai adalah UUDS 1950 dan yang menjadi
kepala pemerintahan adalah seorang Perdana Mentri sedangkan Presiden sebagai kepala negara dan tidak dapat diganggu gugat dengan demikian sistem pemerintahan pada saat itu adalah sistem pemerintahan Parlementer. Pada saat Demokrasi Liberal (1950-1959) banyak pergantian kabinet, kemudian pada tahun 1955-1956 Mr. Burhanuddin Harahap menjabat sebagai kepala pemerintahan (Perdana Menteri ) dan yang menunjuk saat itu adalah Wakil Presiden Drs Moh.Hatta. Pada masa kabinet Burhanuddin Harahap program yang dirancang dalam bidang politik adalah melaksanakan Pemilu, dalam bidang pertahanan kabinet ini berencana untuk mengembalikan wibawa pemerintah kepada Angkatan Darat, dibidang ekonomi ingin mengurangi korupsi dan mengembangkan pengusahapengusaha
lokal yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia dan program mengenai Irian Jaya. Ketika Burhanuddin Harahap menjabat hampir seluruhnya program yang dirancang terlaksana terutama saat Pemilihan Umum, kemudian dibidang pertahanan kabinet ini berhasil mengembalikan wibawa pemerintah terhadap Angkatan Darat.