Parhusip, Feby Adelia TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENGANGKAT PERANGKAT DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (Studi di Desa Pasar Melintang). Undergraduate thesis, UNIMED.
3211111020_Cover.pdf
Download (111kB)
3211111020_Lembar_Pengesahan.pdf
Download (315kB)
3211111020_Abstrak.pdf
Download (150kB)
3211111020_Kata_Pengantar.pdf
Download (202kB)
3211111020_Daftar_Isi.pdf
Download (221kB)
3211111020_Daftar_Gambar.pdf
Download (135kB)
3211111020_Daftar_Tabel.pdf
Download (155kB)
3211111020_Daftar_Lampiran.pdf
Download (148kB)
3211111020_BAB_I.pdf
Download (400kB)
3211111020_BAB_II.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (916kB)
3211111020_BAB_III.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (511kB)
3211111020_BAB_IV.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (958kB)
3211111020_BAB_V.pdf
Download (189kB)
3211111020_Daftar_Pustaka.pdf
Download (257kB)
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan kepala desa dalam proses pengangkatan perangkat desa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta implementasinya di Desa Pasar Melintang. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, kepala desa memiliki peran sentral, termasuk dalam menetapkan dan mengangkat perangkat desa yang akan membantunya dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan ini tidak jarang menimbulkan polemik, terutama terkait aspek prosedural, transparansi, dan potensi intervensi politik lokal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui studi lapangan di Desa Pasar Melintang, dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan tokoh masyarakat untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengangkatan perangkat desa di Desa Pasar Melintang secara umum telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kepala desa memiliki kewenangan utama dalam proses pengangkatan perangkat desa, mulai dari pembentukan panitia seleksi hingga penetapan hasil. Namun, tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong terbatas, karena sebagian warga hanya mengetahui prosesnya tanpa terlibat secara langsung dalam tahapan seleksi.
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Keywords: | Kewenangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Undang-Undang |
| Subjects: | K Law > K Law (General) > K520 Comparative law. International uniform law > K3400 Administrative law |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial > Pendidikan Pkn |
| Depositing User: | Mr Setiady Setiady |
| Date Deposited: | 11 Nov 2026 03:26 |
| Last Modified: | 11 Nov 2026 03:26 |
| URI: | https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/69842 |
