LARANGAN PERKAWINAN MARPARIBAN PADA ETNIS BATAK TOBA DI GEREJA KATOLIK ST. SANTO THOMAS DESA TANJUNG BERINGIN

Perkawinan marpariban termasuk dalam kategori terhalang dikarenakan berada pada tingkat
keempat dalam hubungan darah menyamping. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa
alasan Gereja Katolik St. Santo Thomas melegalkan perkawinan marpariban dan menganalisis
bagaimana tanggapan umat katolik di Gereja Katolik St. Santo Thomas terhadap tindakan
melegalkan perkawinan marpariban. Teori yang digunakan ialah teori Struktural Fungsionalisme
Robert K. Merton Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif
dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Gereja Katolik St Santo Thomas Tanjung
Beringin. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa Pernikahan marpariban dalam adat Batak Toba mengacu pada hubungan
pernikahan antara dua individu yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat, seperti antara
sepupu. Dalam adat Batak Toba, pernikahan pariban dianggap tabu atau dilarang dalam konteks
kekerabatan darah yang erat, karena hal ini dianggap dapat melanggar norma-norma sosial dan
budaya yang ada. Gereja menetapkan halangan hubungan darah untuk melindungi atau
memperjuangkan nilai moral yang sangat mendasar. Umat Katolik mengikuti hierarki dan ajaran
gereja dalam menanggapi legalisasi perkawinan marpariban. Ketaatan terhadap institusi gereja
menjadi faktor utama dalam menerima keputusan terkait perkawinan tersebut. Meskipun dalam
konteks budaya lokal perkawinan marpariban dianggap sah, Gereja Katolik melarang perkawinan
marpariban karena dianggap sebagai perkawinan sedarah. Adapun Implikasi sosial dan etika dari
adanya legalisasi perkawinan marpariban dapat berpengaruh pada struktur kekerabatan dan ikatan
sosial dalam komunitas Batak Toba. Jika diatur dengan baik melalui dispensasi, dialog dan diskusi