HAK WARGA BINAAN ANAK ATAS PENDIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (Studi Kasus Lembaga Pembinaan khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan)

Penelitian ini Bertujuan Mengetahui Hak pendidikan yang didapat oleh Warga Binaan. Dan mencari tau apakah Hak Pendidikan itu sudah terlaksanakan atau belum. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif Kualitatif yang dimana Penelitian ini berusaha untuk mendapatkan data atau informasi yang diinginkan supaya bisa memecahkan masalah dan penelitian ini memusatkan perhatian kepada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Narasumber yang menjadi objek paling utama dari penelitian ini adalah kepala lapas anak dan pegawainya, serta warga binaan yang disediakan oleh mereka 3-5 orang. Adapun cara pengambilan datanya yaitu melalui wawancara dan observasi. Dan hasil penelitian yang di dapat adalah Bentuk pemenuhan hak pendidikan warga binaan anak di Lembaga Pemasyarakatan khusus anak klas I Tanjung Gusta Medan sudah cukup baik Lembaga tersebut membuat program rehabilitasi sosial yang dimaksudkan itu sampai saat ini program pendidikan yang ada di LPKA Tanjung Gusta Medan baru pendidikan Non Formalnya saja yang terealisasi sementara pendidikan formalnya belum terealisasi. pendidikan Non Formal tersebut meliputi 6 (enam) Program Pendidikan yang diberikan selama warga binaan anak menjalani masa hukumannya. Program-program tersebut meliputi: 1) Pendidikan keagamaan; 2) Pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara; 3) Pendidikan kemampuan intelektual; 4) Pendidikan etika dan moral; 5) Pendidikan dan pelatihan jasmani dan rohani; dan 6) Pendidikan keterampilan produktif. Adapun Faktor penghambat dalam pemenuhan pendidikan untuk warga binaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Tanjung Gusta Medan terbagi menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah, 1) kurangnya jumlah pengajar, 2) minat narapidana yang kurang, 3) belum adanya pendidikan formal. Faktor eksternalya adalah, 1) belum adanya tenaga ahli dibidangnya, 2) kurangnya kerjasama dengan pemerintah, 3) kurangnya suplay anggaran untuk pendidikan.