PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK DI SUMATERA UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran wanita dalam perpolitikan Indonesia secara umum, dan di daerah Sumatera Utara secara khusus.
Dengan proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, perjuangan Indonesia memasuki tahap baru. Membela khususnya kaum wanita dan mempertahankan kemerdekaan menjadi tugas dan kewajiban seluruh brakyat.
Keterlibatan perempuan dalam politik menemukan momentumnya ketika pada tanggal 18 Februari 2003, DPR mengesahkan Undang-Undang Pemilu, di mana salah satu klausul penting yang dianggap progresif dan sekaligus kontroversial adalah dicantumkannya kuota 30 persen perempuan dalam nominasi calon legislatif di berbagai tingkatan, seperti tercantum dalam Pasal 65 ayat (1). Secara lengkap pasal itu berbunyi: Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Kuota 30 persen tersebut diakui merupakan langkah awal bagi partisipasi politik perempuan di Indonesia. Aturan ini kemudian menjadi salah satu jalan bagi hadirnya perbaikan nasib perempuan melalui mekanisme legislasi parlemen
Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah dengan menerapkan penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research) yang bertujuan untuk mendapatkan sejarah yang diiterpretasikan menjadi historiografi sejarah. Berdasarkan sumber yang relevan
2 dengan penelitian. Data yang di kelompokan melalui verivikasi dan kritik sumber, interpretasi dan historiografi (menyusun hasil-hasil penelitian berdasarkan fakta). Menjadi naskah laporan penelitian.
Dari hasil penelitian dapatlah di ketahui latar belakang dan sejarah perempuan dalam partai politik secara umum dan di sumatera utara secara khusus.