PENGARUH EFEKTIVITAS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI SUMATERA UTARA PERIODE 2020 – 2022

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020–2022. Kemandirian keuangan daerah menjadi isu krusial karena banyak daerah masih bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Dengan menggunakan metode kuantitatif dan data sekunder, penelitian ini menganalisis efektivitas pajak dan retribusi daerah dalam konteks peningkatan kemandirian keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pajak daerah memiliki koefisien regresi sebesar -0,002, yang berarti setiap peningkatan satu unit dalam efektivitas pajak berhubungan dengan penurunan kemandirian keuangan daerah. Uji t menunjukkan nilai thitung sebesar -2,799 dengan tingkat signifikansi 0,006, mengindikasikan bahwa pengaruh efektivitas pajak terhadap kemandirian keuangan signifikan. Begitu pula, efektivitas retribusi daerah memiliki koefisien regresi sebesar -0,003, menandakan bahwa peningkatan efektivitas retribusi berimplikasi pada penurunan kemandirian keuangan, dengan nilai thitung sebesar -3,132 dan tingkat signifikansi 0,002. Hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan efektivitas pengumpulan pajak dan retribusi dapat menciptakan ketergantungan pada sumber pendapatan tersebut, sehingga mengurangi inisiatif untuk mendiversifikasi sumber pendapatan lain. Selain itu, fokus yang berlebihan pada pengumpulan pendapatan dapat menyebabkan pengabaian investasi di sektor-sektor strategis yang seharusnya mendukung kemandirian keuangan daerah.
Dalam konteks teori signaling, efektivitas pengumpulan pajak dan retribusi dapat memberikan sinyal positif tentang pengelolaan pendapatan daerah. Namun, ketergantungan berlebihan pada sumber ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat dan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar pemerintah daerah menerapkan kebijakan yang lebih holistik, termasuk diversifikasi sumber pendapatan dan peningkatan partisipasi masyarakat, guna mencapai kemandirian keuangan yang berkelanjutan.