PENGARUH TINGKAT KEKAYAAN DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2020-2022

Permasalahan pada penelitian ini adalah rendahnya tingkat pendapatan asli daerah yang diterima oleh pemerintah daerah di Sumatera Utara serta penurunan alokasi dana perimbangan akibat pandemi Covid-19 menyebabkan pemerintah daerah kesulitan untuk meningkatkan kinerja keuangannya. Selain itu, adanya penurunan total aset menuntut pemerintah daerah untuk mengelola aset daerah secara optimal untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat kekayaan daerah, ukuran pemerintah daerah, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah 33 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tahun 2020-2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sampel jenuh yaitu semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan program statistik SPSS versi 30. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertama, tingkat kekayaan daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya, rendahnya tingkat kekayaan daerah akibat penurunan kegiatan ekonomi selama pandemi Covid-19 menyebabkan terhambatnya kegiatan pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber daya berupa pendapatan asli daerah sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah menurun. Kedua, ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pengelolaan aset daerah sehingga pemerintah daerah dengan ukuran yang lebih besar cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik. Ketiga, dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya, adanya pengurangan anggaran dari pemerintah pusat untuk penanganan Covid-19 berdampak pada penurunan dana perimbangan dari pusat ke daerah untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya sehingga menyebabkan kinerja keuangan pemerintah daerah menurun.