Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Belanja Tak Terduga Penanggulangan Bencana Covid-19 Di Kabupaten Samosir (Studi Putusan No.28/Pid.Sus- TPK/2022/PN Mdn)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek yuridis dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan penyalahgunaan dana Belanja Tak Terduga (BTT) yang dialokasikan untuk penanggulangan bencana Covid-19 di Kabupaten Samosir.
Fokus penelitian ini adalah memahami pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dalam Putusan No.28/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mdn. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus putusan
pengadilan. Data utama yang digunakan meliputi putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang- Undang No. 20 Tahun 2001. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji teori-teori terkait korupsi, pengelolaan dana publik, serta penerapan hukum dalam situasi darurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana BTT Covid- 19, yang mengakibatkan kerugian negara yang signifikan. Majelis hakim mempertimbangkan beratnya tindakan terdakwa yang menyalahgunakan
jabatannya untuk memperkaya diri sendiri dan pihak lain. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun, denda sebesar Rp 250.000.000, serta menetapkan uang pengganti sebesar Rp 944.050.768. Jika uang pengganti tidak dibayar, harta benda terdakwa akan disita dan dilelang, dan apabila masih tidak mencukupi, terdakwa akan dikenakan tambahan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman penerapan hukum
pidana dalam kasus korupsi yang berkaitan dengan penggunaan dana publik untuk penanggulangan bencana, serta menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, terutama dalam situasi darurat. Penelitian ini juga merekomendasikan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas pejabat publik dalam penggunaan dana darurat untuk mencegah penyalahgunaan di masa mendatang.