Analisis Yuridis Perampasan Kendaraan Leasing Yang Dilakukan Debt collector Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum yang tepat terhadap kekerasan yang dilakukan debt collector serta untuk mengetahui
pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan perampasan yang dilakukan oleh debt collector. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah kepolisian dan pihak leasing. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di Tahi Bonar Simatupang No.240, Sunggal, Kecamatan. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20128. Teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian
ini didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh tersebut kemudian diolah melalui tahapan analisis data yakni reduksi data, penyajian data hingga sampai pada proses penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan belum adanya penerapan hukum yang tegas terhadap debt collector dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian atau perampasan yang dilakukan oleh debt collector dikenakan Pasal 368 ayat (1) KUHP. Tata cara
pengambilan kendaraan leasing berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 berdasarkan UU No 42 Tahun 1999 : Memberikan surat peringatan 1 (SP 1),sampai dengan surat peringatan 3 (SP 3) kepada debitur yang telah mengalami penunggakan pembayaran
angsuran yangtelah disepakati dan apabila tidak ada tanggapan yang dilakukan oleh pihak debitur maka debitur dianggap wanprestasi sehingga kreditur berhakuntuk
melakukan penyitaan atau pengambilan barang jaminan dengan membawa sertifikan jaminan fidusia yang bersifat eksekutorial.