PEREMPUAN ACEH DALAM PELAKSANAAN QANUN HUKUM JINAYAT DI KOTA LANGSA

Penelitian ini mengenai perempuan Aceh dalam pelaksanaan Qanun hukum Jinayat di kota Langsa. Dalam pelaksanaan Qanun sudah banyak terjadi perdebatan dan penentangan dari berbagai kalangan, apalagi dengan adanya Qanun hukum Jinayat, dipandang hukuman yang mendiskriminatif kaum perempuan Aceh. Pelaksanaan Qanun Hukum Jinayat terhadap perempuan ini kemudian dicermati melalui penelitian dengan tujuan penelitian, (1) untuk mengetahui latar belakang Qanun hukum Jinayat, (2) untuk mengetahui posisi perempuan terhadap pelaksanaan Qanun hukum Jinayat, (3) untuk mengetahui implemnetasi Qanun hukum Jinayat terhadap perempuan, (4) untuk mengetahui peran Wilayatul Hisbah dalam penegakkan Qanun hukum Jinayat, (5) untuk mengetahui dampak pelaksanaan Qanun hukum Jinayat terhadap perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif etnografi. Menggunakan teknik pengumpulan data yakni wawancara yang mendalam (in-deep interview) mengenai pelaksanaan Qanun hukum Jinayat, dan penerapannya terhadap kaum perempuan menurut informan. Kemudian informasi juga didapat dari studi dokumen-dokumen yang dikumpulkan dari artikel-artikel online komunitas-komunitas perempuan yang ada di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang Qanun ini dilakasanakan untuk melengkapi pelaksanaan Qanun yang sudah ada sebelumnya dan juga sebagai bukti keseriusan pemerintah Aceh untuk mengatur kehidupan masyarakat. Posisi perempuan dalam Qanun hukum Jinayat menurut pemerintah tidak ada diskriminatif, tapi menurut para komunitas perempuan posisi hukuman yang ada dalam Qanun hukum Jinayat ini memberatkan kaum perempuan. Implementasi Qanun hukum Jinayat sekarang ini belum berjalan karena keadaan Qanun hukum Jinayat ini masih dalam tahap sosialisasi. Peran dan upaya petugas syari’at Islam bekerja sesuai dengan peraturan yang telah berlaku, dan misal ketika dilapangan terlihat ada masyarakat yang melanggar peraturan, maka petugas Syari’at Islam memberikan pembinaan terhadap pelaku. Dampak pelaksanaan Qanun hukum Jinayat terhadap kaum perempuan adalah tidak selaras/sejalannya penerapan hukum cambuk yang ada didalam undang-undang Qanun hukum Jinayat dengan HAM (Hak Asasi Manusia) dan per Undang-Undangan Indonesia.. Dan terakhir pembongkaran (dekontruksi) yang menguatkan, yakni adanya komunitas-komunitas perempuan membongkar Qanun hukum jinayat sebelum secara sah diresmikan, dan dijalani oleh masyarakat Aceh.