Peran Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit dan Komisaris Independen terhadap Indeks Kepatuhan Syariah pada Perbankan Syariah di Indonesia

Sejauh ini, banyak undang-undang yang mengatur perbankan syariah di Indonesia. Beberapa peraturan bank di indonesia yang megatur perbankan syariah yang tertuang, seperti Perbankan Syariah, fatwa DSN-MUI, PSAK Syariah, serta PAPSI. Bisa ada praktik dan standar akuntansi syariah yang berbeda muncul jika tidak ada standar global untuk akuntansi syariah. Perbankan syariah menghadapi tantangan, di mana masih adanya penelitian-penelitian yang mengindikasikan bahwa belum sempurnanya pelaksanaan akuntansi dan ekonomi syariah, ditambah dengan naiknya minat umat muslim Indonesia untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Beberapa faktor ini menguatkan argumen untuk terpenuhinya standar akuntansi syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan pengaruh dari indeks likuiditas, profitabilitas, leverage, komite audit, komisaris independen, dan dewan pengawas syariah terhadap kepatuhan Syariah bank Syariah di Indonesia. Indeks kepatuhan syariah terdiri dari delapan indikator: pengungkapan Dewan Pengawas Syariah (DPS), Akad Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Akad Ijarah, Akad Qardh, Zakad, dan Istishna. Studi ini akan menyelidiki semua bank umum syariah yang ada di Indonesia, dan sampelnya akan diambil dengan metode purposive sampling. Data dikumpulkan dari laporan tahunan bank umum syariah 2017–2021. Analisis data dilakukan menggunakan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan metode regresi linier berganda. Pengelolaan data yang ada diproses menggunakan program SPSS. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel komite audit memiliki dampak yang signifikan terhadap indeks kepatuhan syariah. Sementara itu, variabel likuiditas, profitabilitas, leverage, dewan pengawas syariah dan komisaris independen tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap indeks kepatuhan syariah.