Pelindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Harassment di Kota Medan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelindungan hukum serta hambatan dalam proses pelindungan hukum terhadap korban kejahatan cyber harassment di Kota Medan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, sehingga pengumpulan data dalam penelitian dilakukan secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kasubdit Siber 5 Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara, Komisioner Komnas Perempuan, Direktur lembaga layanan Aliansi Sumut Bersatu (ASB), 3 orang saksi serta 2 orang korban. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu reduksi data, display data, dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian, pelindungan hukum terhadap korban kejahatan cyber harassment di Kota Medan telah diupayakan dan diberikan, meskipun belum optimal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa korban yang belum memperoleh pelindungan hukum karena ia belum melaporkan kekerasan yang diterimanya. Beberapa unsur yang dijadikan sebagai pertimbangan, yakni (1) adanya pelindungan hukum oleh pemerintah terhadap warganya; (2) jaminan kepastian hukum; (3) berkaitan dengan hak-hak warga negaranya; dan (4) adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar. Hambatan dalam pelindungan hukum terhadap korban kejahatan cyber harassment di Kota Medan dipengaruhi beberapa faktor, yaitu: (1) faktor hukumnya sendiri; (2) faktor penegak hukum; (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (4) faktor masyarakat; dan (5) faktor budaya.