Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Sebagai Wujud Ujaran Kebencian (Studi Putusan PN Medan 3571/Pid.B/2018/PN Mdn)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui putusan hakim terhadap Juara Suherman pada tahun 2018 dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim menvonis pelaku tindakan penyebaran ujaran kebencian (Hate Speech) di Facebook dalam putusan hakim Nomor 3571/Pid.B/2018/PN Mdn). Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus melalui metode Library research (Kepustakaan). Jenis data yang akan digunakan yakni data sekunder. Teknik Pengumpulan data yang dipakai dengan cara studi dokumentasi yakni berupa mencari data dan informasi melalui buku, jurnal, artikel, dokumen-dokumen resmi dan terpercaya serta akurat. Teknik analisis data penelitian ini adalah melalui tahap pengumpulan Kategori, interpretasi langsung , membentuk pola dan terakhir melakukan generalisasi melalaui analisis data.. Pada konteksnya UU ITE sebagai upaya yang akan dilakukan dalam membatasi setiap kebebasan dalam berekspresi dalam pemenuhan hak dengan pertanggungjawaban terhadap orang lain. Perlindungan hukum dalam membatasi ruang gerak masyarakat untuk berekspresi yang membuat terdorong untuk melakukan upaya pencemaran nama baik dalam wujud ujaran kebencian dalam ruang digital. Perbandingan dari beberapa teori yang akan mengaitkan kesesuaian hukum yang mengatur tentang pidana pencemaran nama baik dan melihat pertimbangan yuridis yang dibuat oleh hakim dalam memutuskan suatu pidana di persidangan.Hasil penelitian akan dikaitkan pada teori dari Grame brown yang menjelaskan 4 model penjatuhan putusan. Dengan hal itu, maka akan dilihat seberapa berkaitannya putusan ini dengan teori yang dikemukakan oleh Grame. Hasil penelitian ini merupakan hasil yang akan ditunjukkan regulasi Hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik sebagai wujud ujaran kebencian. Pada konteksnya UU ITE sebagai upaya yang akan dilakukan dalam membatasi setiap kebebasan dalam berekspresi dalam pemenuhan Hak dengan pertanggungjawaban terhadap orang lain. Kelemahan Perlindungan Hukum dalam membatasi ruang gerak masyarakat untuk berekspresi yang membuat terdorong untuk melakukan upaya pencemaran nama baik dalam wujud ujaran kebencian dalam ruang digital.