Akibat Hukum Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Atas Perkawinan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Akibat pernikahan di bawah umur, Keefektivitasan Upaya yang dilakukan untuk mencegah pernikahan di bawah umur, dan cara masyarakat untuk mendapatkan legalitas pernikahan di bawah umur di Desa Hadungdung Pintu Padang Kecamatan Aek Nabara Barumun. Pengambilan subjek dalam penelitian ini adalah dengan teknik purposive sampling. Adapun subjek penelitian atau informan yang akan dipilih adalah Aparat desa, Hatobangon desa, Kepala KUA beserta 4 (empat) masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur sekiranya pendapatnya dapat mewakili beberapa subjek pernikahan di bawah umur yang berada di Desa Hadungdung Pintu Padang, Kecamatan Aek Nabara Barumun. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur di Desa Hadungdung Pintu Padang tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang di tetapkan dalam undang-undang perkawinan. Dimana suami menjadi kepala rumah tangga yang baik dan harus memberikan nafkah lahir batin terhadap istri. Kemudian istri juga memiliki tanggung jawab untuk mengurus rumah tangga, saling bekerja sama, saling mendukung, mengurus anak juga menyiapkan tabungan masa depan anak-anak mereka guna untuk pendidikan dan kebutuhan yang layak. Selaku pemerintah terkait dan hatobangon / orang yang dituakan sangat berperan penting untuk mencegah pernikahan di bawah umur dengan berupaya memberikan pencerahan atau pemahaman melalui sosialisasi, baik terhadap orang tua atau anak-anak khususnya remaja. Dalam hal ini untuk mendapatkan legalitas pernikahan di bawah umur terlebih dahulu mengurus dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama melalui persidangan. Selanjutnya dispensasi yang sudah didapatkan tersebut kemudian meneruskannya ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.