Amal, Bakhrul Khair and Rahayu, Tuti and Br. Ginting, Yuli Irvihani and Sinaga, Rina Veronika and Silalahi, Nani Natasya and Raihani, Syahnaz and Maulida, Anggi (2023) PROPOSAL PENELITIAN TERAPAN DETERMINAN KEMISKINAN ABSOLUT DI KABUPATEN/KOTA PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022-2023. Technical Report. LPPM Universitas Negeri Medan, Medan.
Report.pdf - Published Version
Download (1MB) | Preview
Abstract
Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat
Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang terkait dengan berbagai dimensi yakni sosial,
ekonomi, budaya, politik serta dimensi ruang dan waktu. Kemiskinan didefinisikan sebagai
kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki
hak
multidimensi.
laki dan
perempuan, tidak terpenuhi
hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak. Hak
hak dasar terdiri dari hak--
hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk
dapat menikmati kehidupan yang layak dan hak yang diakui d
alam peraturan perundang
undangan. Hak--
hak dasar yang diakui secara umum tersebut antara lain meliputi terpenuhinya
kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan,
sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari
perlakukan atau ancaman tindak
kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial
maupun laki
laki (Bappenas, 2021).
politik, baik bagi perempuan
Untuk saat ini konsep kemiskinan yang digunakan oleh BPS adalah konsep ekonomi,
dimana kemiskinan
merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar. Pendekatan
pemenuhan kebutuhan dasar versi BPS ini sejalan dalam buku “
2005) yang menjelaskan bentuk
kemiskinan ini sebagai “
The End of Poverty
the extreme poverty
” (Sachs,
”. Menurutnya,
bentuk kemiskinan dalam konteks ini merupakan ketidakmampuan seseorang, suatu keluarga,
atau sekelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya baik itu dalam soal pangan
maupun non pangan. Da
lam soal non pangan, menyangkut pula di dalamnya adalah pendidikan
dasar, kesehatan, perumahan, serta kebutuhan transportasi (Pratomo, 2008).
Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut
miskin dan tidak miskin atau ser
ing disebut dengan garis kemiskinan. Garis Kemiskinan adalah
kemampuan seseorang atau keluarga memenuhi kebutuhan hidup standar pada suatu waktu dan
lokasi tertentu untuk melangsungkan hidupnya (Sumitro, 1994). Standar hidup dimaksud
mencerminkan tingkat k
ebutuhan minimal untuk memenuhi pangan, sandang, pemukiman,
pendidikan dan kesehatan. BPS juga memberikan defenisi Garis Kemiskinan dimana dibagi
menjadi dua yaitu berdasarkan Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non
Makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari.
Item Type: | Monograph (Technical Report) |
---|---|
Keywords: | determinan kemiskinan; abdolut; antropologi ekonomi |
Subjects: | G Geography. Anthropology. Recreation > GN Anthropology G Geography. Anthropology. Recreation > GN Anthropology > GN357 Culture and cultural processes G Geography. Anthropology. Recreation > GN Anthropology > GN448 Economic organization. Economic anthropology G Geography. Anthropology. Recreation > GN Anthropology > GN478 Social organization |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial |
Depositing User: | Mrs Catur Dedek Khadijah |
Date Deposited: | 26 Jun 2023 09:47 |
Last Modified: | 26 Jun 2023 10:20 |
URI: | https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/53348 |