Amal, Bakhrul Khair and Rahayu, Tuti and Br. Ginting, Yuli Irvihani and Sinaga, Rina Veronika and Silalahi, Nani Natasya and Raihani, Syahnaz and Maulida, Anggi (2023) PROPOSAL PENELITIAN TERAPAN DETERMINAN KEMISKINAN ABSOLUT DI KABUPATEN/KOTA PROPINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022-2023. Technical Report. LPPM Universitas Negeri Medan, Medan.
Report.pdf - Published Version
Download (1MB) | Preview
Abstract
Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang bersifat 
Kemiskinan merupakan persoalan kompleks yang terkait dengan berbagai dimensi yakni sosial, 
ekonomi, budaya, politik serta dimensi ruang dan waktu. Kemiskinan didefinisikan sebagai 
kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki
hak
multidimensi. 
laki dan
 perempuan, tidak terpenuhi 
hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak. Hak
 hak dasar terdiri dari hak--
 hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk 
dapat menikmati kehidupan yang layak dan hak yang diakui d
 alam peraturan perundang
 undangan. Hak--
 hak dasar yang diakui secara umum tersebut antara lain meliputi terpenuhinya 
kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, 
sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari
 perlakukan atau ancaman tindak 
kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial
 maupun laki
laki (Bappenas, 2021). 
politik, baik bagi perempuan 
Untuk saat ini konsep kemiskinan yang digunakan oleh BPS adalah konsep ekonomi, 
dimana kemiskinan 
merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. 
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar. Pendekatan 
pemenuhan kebutuhan dasar versi BPS ini sejalan dalam buku “
 2005) yang menjelaskan bentuk
 kemiskinan ini sebagai “
 The End of Poverty
 the extreme poverty
 ” (Sachs, 
”. Menurutnya, 
bentuk kemiskinan dalam konteks ini merupakan ketidakmampuan seseorang, suatu keluarga, 
atau sekelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya baik itu dalam soal pangan 
maupun non pangan. Da
 lam soal non pangan, menyangkut pula di dalamnya adalah pendidikan 
dasar, kesehatan, perumahan, serta kebutuhan transportasi (Pratomo, 2008). 
Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan yang disebut 
miskin dan tidak miskin atau ser
 ing disebut dengan garis kemiskinan. Garis Kemiskinan adalah 
kemampuan seseorang atau keluarga memenuhi kebutuhan hidup standar pada suatu waktu dan 
lokasi tertentu untuk melangsungkan hidupnya (Sumitro, 1994). Standar hidup dimaksud 
mencerminkan tingkat k
 ebutuhan minimal untuk memenuhi pangan, sandang, pemukiman, 
pendidikan dan kesehatan. BPS juga memberikan defenisi Garis Kemiskinan dimana dibagi 
menjadi dua yaitu berdasarkan Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non 
Makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2.100 kalori per hari.
| Item Type: | Monograph (Technical Report) | 
|---|---|
| Keywords: | determinan kemiskinan; abdolut; antropologi ekonomi | 
| Subjects: | G Geography. Anthropology. Recreation > GN Anthropology G Geography. Anthropology. Recreation > GN Anthropology > GN357 Culture and cultural processes G Geography. Anthropology. Recreation > GN Anthropology > GN448 Economic organization. Economic anthropology G Geography. Anthropology. Recreation > GN Anthropology > GN478 Social organization | 
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial | 
| Depositing User: | Mrs Catur Dedek Khadijah | 
| Date Deposited: | 26 Jun 2023 09:47 | 
| Last Modified: | 26 Jun 2023 10:20 | 
| URI: | https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/53348 | 
