MONOGRAF KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN DI KOTA MEDAN

Pembangunan daerah merupakan bagian dari
pembangunan nasional yang perlu terus dilaksanakan
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25
Tahun 1999, pembangunan daerah dilaksanakan
berdasarkan prinsip otonomi daerah dan perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, peranan
pemerintah daerah dalam penyelenggaraa pemerintaan
dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat
akan semakin meningkat, peningkatan peranan ini
dilandasi dengan kemampuan daerah untuk mengelola
secara optimal potensi daerahnya sendiri termasuk dalam
pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah,
sedangkan salah satu bentuk peran serta masyarakat
dalam otonomi daerah adalah melalui pajak daerah dan
retribusi daerah. Dalam rangka penyelenggaraan
pembangunan di daerah, pemerintah daerah berhak
mengenakan pemungutan pajak daerah dan retribusi
daerah kepada seluruh warga masyarakatnya (Ismail,
2011). Pemerintah daerah juga dituntut untuk
mengalokasikan hasil penerimaan pajak dan retribusi
daerah untuk mewujudkan pembangunan dan menunjang
keperluan pemerintahan daerah itu sendiri. Pemerintah
daerah dalam daerah otonomi, dituntut untuk dapat
mengembangkan dan mengoptinalkan semua potensi
daerah, yang digali dari wilayah daerah yang bersumber
dari PAD tersebut (Mulyadi, 2011).