Dalimunthe, Ika Nurhanifah (2022) Peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Kota Pematangsiantar Dalam Penegakan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2021. Undergraduate thesis, UNIMED.
1. NIM. 3183311028 COVER.pdf - Published Version
Download (128kB) | Preview
2. NIM. 3183311028 APPROVAL SHEET.pdf - Published Version
Download (714kB) | Preview
3. NIM. 3183311028 ABSTRACT.pdf - Published Version
Download (114kB) | Preview
4. NIM. 3183311028 PREFACE.pdf - Published Version
Download (299kB) | Preview
5. NIM. 3183311028 TABLE OF CONTENT.pdf - Published Version
Download (142kB) | Preview
6. NIM. 3183311028 TABLES.pdf - Published Version
Download (33kB) | Preview
7. NIM. 3183311028 ILLUSTRATION.pdf - Published Version
Download (110kB) | Preview
8. NIM. 3183311028 APPENDICES.pdf - Published Version
Download (111kB) | Preview
9. NIM. 3183311028 CHAPTER I.pdf - Published Version
Download (438kB) | Preview
13. NIM. 3183311028 CHAPTER 5.pdf - Published Version
Download (62kB) | Preview
14. NIM. 3183311028 BIBLIOGRAPHY.pdf - Published Version
Download (186kB) | Preview
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL- PP) dalam penegakan peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung, serta untuk mengetahui bagaimana kendala atau hambatan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL- PP) dalam penegakan peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Bangunan Gedung. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dengan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik observasi lapangan secara langsung, wawancara kepada narasumber, dan pengumpulan data melalui dokumentasi. Data yang ditemukan di lapangan akan di analisis menggunakan triangulasi data dengan langkah-langkah reduksi data, Model data (display data) seperti penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung sebagai penertiban dan pembongkaran atas bangunan yang melanggar peraturan tersebut sesuai dengan Pasal 23 Angka 2 dimana dalam pelaksanaan penertiban tersebut bekerjasama dengan instansi terkait lainnya / SKPD. Kendala yang dimiliki yaitu kurangnya anggaran dan terjadinya konflik di lapangan hal ini dikarenakan tidak terimanya masyarakat ketika dilakukan pembongkaran, kemudian saat memberikan teguran dan melakukan pembongkaran pemilik bangunan tidak berada di tempat.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
---|---|
Additional Information: | 2022-PKN-084 |
Keywords: | Satpol-PP; Peraturan Wali Kota; Kendala penerapan Aturan |
Subjects: | J Political Science > JS Local government. Municipal government K Law > KZ Law of Nations |
Depositing User: | Siti Nur Fatimah |
Date Deposited: | 06 Jan 2023 02:44 |
Last Modified: | 06 Jan 2023 02:44 |
URI: | https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/49665 |