Advokasi Konflik Agraria (Studi Kasus di Kelurahan Sari Rejo)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik tanah antara masyarakat dengan TNI AU, bagaimana perjuangan Formas dalam menghadapi konflik tanah serta strategi advokasi yang dilakukan masyarakat dalam memperjuangkan tanahnya. Teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan cara snowball dimana satu informan merujuk ke informan yang lain sampai pada data yang dibutuhkan dinilai cukup. Data yang dikumpulkan berdasarkan daftar interview guide dikategorikan serta dievaluasi perkembangannya, kemudian data dianalisis dengan membandingkan data satu dengan yang lainnya. Dari data yang telah dikategorikan tersebut akhirnya penulis mengambil kesimpulan. Peneliti berkesimpulan bahwa penyebab konflik tanah yang terjadi di Kelurahan Sari Rejo dipicu adanya keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) dan Menteri Dalam Negeri untuk menguasai secara fisik tanah untuk kepentingan pertahanan keamanan. Sementara disisi lain masyarakat yang hidup sudah secara turun temurun tidak mendapatkan hak atas kepemilikan tanah. Terjadi penguasaan alat-alat produksi yakni tanah yang dilakukan oleh TNI AU yang berkolaborasi dengan pihak pengembang (pemodal). Terjadi monopoli kepemilikan tanah oleh TNI AU. Kepentingan privat sektor dalam hal ini pengembang jauh lebih besar dibanding kepentingan Negara. Upaya penyelesaian konflik dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan hak atas tanah melalui proses advokasi litigasi dan advokasi non litigasi. Kedua strategi tersebut cukup siknifikan untuk mendorong pemerintah mengembalikan hak masyarakat atas tanahnya meski harus melalui perjuangan yang cukup panjang. Penelitian ini menawarkan sebuah konsep penyelesaian lewat advokasi kebijakan. Kebijakan yang dimaksud dalam hal ini peran serta pemerintah dalam penyelesaian konflik tanah di Kelurahan Sari Rejo dengan mengedepankan prinsip-prinsip partisipatif dan akuntabilitas. Dalam hal ini terjadi pengabaian hak dasar masyarakat yang menyebabkan pengabaian partisipasi substantif penuh masyarakat.