Sejarah Kebijakan Permuseuman di Sumatera Utara dan Implementasinya (1966-2019)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latarbelakang Sejarah Kebijakan Permuseuman di Sumatera Utara dan Implementasinya (1966-2019). Penelitian ini menjelaskan tentang sejarah terbentuknya museum di Sumatera Utara mulai dari tahun 1937 sampai tahun 1966, perkembangan permuseuman di Sumatera Utaratahun 1966-2019, dan Implementasi kebijakan Pemerintah terhadap permuseuman di Sumatera Utara dari tahun 1966-1998 dan Implementasi kebijakan Pemerintah terhadap permuseuman di Sumatera Utara dari tahun 1999-2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang mengacu kepada empat tahapan yaitu: pengumpulan sumber (heuristic), kritik sumber, interprestasi, dan penulisan (historiografi). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa latar belakang Sejarah Kebijakan Permuseuman di Sumatera Utara dan Implementasinya (1966-2019) tidak terlepas dari berdirinya Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen ( Ikatan Kesenian dan Ilmu Batavia) pada tanggal 24 april 1778 yang menjadi awal museum ada di indonesia dan menjadi cikal bakal berdirinya Museum Simalungun yang di ilhami oleh G.L. Tichelman. Kemudian setelah kemerdekaan, masa Orde lama berdirilah dua museum baru. Pada masa Orde Baru terjadi pembangunan enam museum baru dan revitalisasi museum negeri dengan program REPELITA. Tahun 1995 disusun dan ditetapkan PP No.19 tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum. Setelah masa pemerintahan Reformasi terjadi Otonomi daerah Tahun 2000 dan urusan museum diserahkan kepada pemerintah daerah. Pada masa Reformasi Dengan adanya Implikasi disempurnakannya Undang -undang No.5 Tahun 1995 tentang Benda Cagar Budaya menjadi Undang-undang No.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya membuat sejumlah kebijakan harus dibuat Selain itu terdapat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 33 Tahun 2004 tentang Museum yang dijadikan sebagai Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK). Kemudian dipersiapkan Peraturan Pemerintah baru tentang Museum sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum. Peraturan yang baru ini kemudian dikenal dengan PP No. 66 tahun 2015 tentang Museum. Hingga saat ini pada masa Reformasi terdapat 18 museum yang sudah dibangun dalam kurun waktu 1999-2019. Namun masih memerlukan pembaharuan yang lebih untuk standarisasi museum sesuai PP No. 66 tahun 2015, namun AMIDA (Asosiasi Museum IndonesiaDaerah ) Sumatera Utara hadir sebagai suatu wadah untuk mengatasi permasalahan yang dialami museum-museum Sumatera Utara masa kini.