HAK PELAYANAN KHUSUS FASILITAS PENERBANGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS MENURUT UU NO. 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN “(Studi Putusan PN Jakarta Pusat No: 231/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara jelas bagaimana hak pelayanan khusus fasilitas penerbangan bagi penyandang disabilitas yaitu seorang penyandang cacat yang telah dilecehkan hak asasi manusianya oleh sebuah maskapai Lion Air yang terjadi pada tahun 2011 silam, dalam Putusan No 231/PDT.G/2011/PN.JKT.PUSAT dan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap pelaku tindakan diskriminatif dalam Putusan Pengadilan Nomor 231/PDT.G/2011/ PN.JKT.PUSAT. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode library research (metode penelitian kepustakaan). Ada pun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi yaitu mencari data dan informasi melalui buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen resmi dan terpercaya serta akurat yang dapat membantu peneliti melakukan penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data. Dari hasil penelitian ini masih adanya diskriminasi terhadap penyandang cacat fisik penumpang pesawat udara. Pengaturan hak-hak penyandang cacat di dalam undang-undang Penerbangan masih kurang diterapkan dan kualitas pelayanan dalam pemenuhan hak penumpang pesawat udara oleh sebagian perusahaan maskapai penerbangan di Indonesia masih lemah dan adanya tindakan diskriminasi serta tidak melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Berdasarkan penelitian ini lemahnya perlindungan hukum dan pelayanan terhadap hak penyandang cacat penumpang pesawat udara di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan diharapkan pemerintah segera memperbarui peraturan perundang-undangan terkait penyandang cacat yang merupakan warga Negara yang memiliki hak yang sama di muka umum.