PEMENUHAN AKSESIBILITAS HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA 2018

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan aksesibilitas hak politik bagi penyandang disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini dari narasumber melalui wawancara langsung terkait dengan pembahasan yang akan dikaji. Narasumber dalam penelitian ini yaitu 1 orang dari pihak KPU Sumatera Utara dan 8 orang penyandang disabilitas yang ada di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam suatu data yang mengandung makna. Selain itu data lain yang mendukung penelitian ini adalah dari sumber bacaan lainnya seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik pembahasan. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pemenuhan aksesibilitas hak politik bagi penyandang disabilitas pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018, KPU sebagai penyelenggaranya sudah melakukan pemenuhan tersebut baik dari akses informasi, akses ke tempat pemungutan suara, dan akses ke surat suara meskipun masih belum optimal yang dirasakan oleh penyandang disabilitas. Upaya KPU Sumatera Utara dalam pemenuhan tersebut adalah dengan memberikan sosialisasi dan simulasi pada penyandang disabilitas terkait dengan pemilihan, melibatkan penyandang disabilitas dalam relawan demokrasi yang ikut mengawasi jalannya pemilihan, serta menyediakan akses yang ramah disabilitas bagi penyandang disabilitas ketika melakukan pemilihan. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh KPU dalam pemenuhan tersebut adalah (1) sulit mendapatkan data faktual tentang penyandang disabilitas di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan, (2) banyak penyandang disabilitas tidak memiliki E-KTP, (3) presepsi masyarakat yang masih rendah terhadap penyandang disabilitas, (4) keberagaman penyandang disabilitas yang membuat pendekatan dalam sosialisasi pemilu harus berbeda, (5) belum optimalnya metode sosialisasi terhadap penyandang disabilitas, (6) akses penyandang disabilitas di Kota Medan belum aksesibel bagi penyandang disabilitas.