ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-XIV/2016 TERKAIT TAFSIR HUKUM YANG MELEGALKAN PERZINAHAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 yang menolak judicial riview terhadap undang- undang tindak pidana Pasal 284 KUHP ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 285 KUHP dan Pasal 292 KUHP. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi menolak untuk menguji ulang Undang- Undang terkait terkait tafsir Hukum Yang Melegalkan Perzinahan. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum juridis normatif. Jenis data dalam penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitan ini menggunakan teknik studi pustaka untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan menjelaskan menguraikan dan menggambarkan permalahan yang sesuai dengan penelitian ini. Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi menolak disebabkan persepsi hakim Mahkamah Konstitusi yang berpandangan berbeda. Dimana dari sembilan hakim Mahkamah Konstitusi terkait ada empat yang mengatakan tidak dapat membuat keputusan yang mutlak dikarenakan untuk membuat undang- undang baru adalah kewenangan legislatif. Dan menurut beberapa pandangan seperti Komnas Perempuan memandang bahwa undang- undang terkait sudah sangat membantu selama ini dalam menangani setiap kasus yang terkait dengan pasal- pasal tersebut. Untuk sementara Mahkamah Konstitusi hanya dapat memberi gambaran bahwasanya pasal- pasal terkait sudah cukup menjamin dapat memberi hukuman yang setimpal dengan kejahatan terkait. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tetap memberlakukan Pasal 284 KUHP ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 285 KUHP dan Pasal 292 KUHP sebagai dasar hukum, untuk kasus- kasus tentang Perzinahan, Perkosaan, pencabulan.