PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PAJAK HOTEL (STUDI KASUS BADAN PENGELOLAHAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah. Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang berada di Jl. Sosopan , Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Untuk memperoleh data penelitian yaitu dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan model analisis interaktif, dimana data yang telah terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum sepenuhnya dikatakan berjalan dengan baik, hal ini
dikarenakan adanya beberapa hambatan-hambatan. Diantaranya adalah masalah Sumber Daya Manusia, dimana masih kurangnya staf instansi Pajak dalam bidang Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Hotel. Selain itu, pihak BAPPEDA Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih kurang melakukan pengawasan dan pemeriksaan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Labuhanbatu Selatan, hal ini dikarenakan sistem pengawasan yang dilakukan pihak BAPPEDA Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum terlalu ketat. Dilihat
dari hasil wawancara di lapangan penulis mengamati bahwa sistem pengawasan terhadap BAPPEDA Kabupaten Labuhanbatu selatan masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, seperti dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembayaran pajak hotel pihak BAPPEDA Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum menggunakan sistem pengawasan perpajakan daerah dengan menggunakan alat kontrol (Taping) atau jaringan sistem informasi perpajakan daerah, dalam hal ini pelaksanaan perhitungan dan penetapan pajak hotel yang dilakukan wajib pajak (pemilik hotel) dapat memicu untuk melalukan ketidakjujuran dalam melaporkan besaran pajak yang terutangnya setiap bulan.