ANALISIS DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTARA KABUPATEN/KOTA DI PANTAI TIMUR SUMATERA UTARA TAHUN 2005-2009

Desentralisai fiskal dilaksanakan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara pusat dengan daerah. Kewenangan yang luas yang dimiliki pemerintah daerah dalam era desentralisasi fiskal diharapkan dapat lebih mempercepat proses pembangunan di daerah. Namun setelab sepuluh tahun desentralisasi fiskal dilaksanakan di Indonesia khususnya di Pantai Timur Sumatera Utara, masih banyak pihak yang pesimis bahkan berpandangan negatife terhadap pelaksanaan desentralisasi fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar dampak pelaksanaan desentralisasi final terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Pantai Timur Sumatera Utara.Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model Persamaan Simultan dengan Metode Analisis Data TSLS (Two-Stage Least Squares), dengan memanfaatIcan data time series tahun 2005-2009 dan cross section yaitu 9 kabupaten/kota yang ada di Pantai Timur Sumatera Utara sehingga membentuk data panel.Hasil penelitian rnenunjukkan desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Kualitas tenaga kerja berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berdampak positif terhadap pendapatan ash daerah, ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan ash daerah. Pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan berdampak positif dan signifikan terhadap penerimaan dana bagi hasil, Pertumbuhan ekonomi berdampak negative terhadap ketimpangan pendapatan.Desentralisasi fiskal dan kualitas tenaga kerja memiliki peranan yang besar dalam pertumbuhan ekonomi oleh karena itu derajatnya perlu ditingkatkan. Karena pertumbuhan penduduk berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah daerah hams berusaha menahan lajunya. Untuk menjadikan penduduk sebagain aset pembangunan maka pemerintah perlu meningkatkan indek pembangunan manusia.