PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN HAK POLITIK WARGA DI KELURAHAN TAMBANGAN KOTA TEBING TINGGI

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai bagaimana Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Politik Warga Di Kelurahan Tambangan Kota Tebing Tinggi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan penentuan informan awal yang dipilih 10 orang masyarakat, 3 orang dari kelurahan, dan 3 orang dari pemerintah daerah. Analisis data menggunakan analisis model interaktif dari Milis dan Huberman, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik wawancara berpedoman pada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan, reduksi data ialah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan dilapangan, penyajian data yang telah direduksi disajikan dalam bentuk teks naratif dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, ialah merupakan langkah terakhir dari analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pemerintah daerah sudah berperan dalam pemenuhan hak politik warga di kelurahan Tambangan Kota Tebing Tinggi yakni hak memilih dan dipilih, berkumpul, berserikat, mengadakan petisi, menyampaikan pendapat dimuka umum dan kebebasan berpikir. Meskipun masih ada 3 hak yang belum terpenuhi secara maksimal yakni hak memilih dan dipilih, yaitu kurangnya pendidikan politik kepada warga untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Kemudian hak berkumpul, yaitu kurangnya fasilitas untuk berkumpul seperti posko atau sanggar untuk remaja berkumpul, pos untuk melakukan posyandu dan pengaktifan balai kelurahan. Lalu, hak mengeluarkan pendapat dimuka umum yaitu kurangnya fasilitas kotak saran seharusnya tersedia di setiap lingkungan, adanya media sosial untuk menampung pendapat warga dan mempermudah warga seperti whatsapp pengaduan atau website resmi untuk warga kelurahan Tambangan.