IMPLEMENTASI KABIJAKAN KESETARAAN JABATAN DAN PANGKAT BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL JENJANG SMA DI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Inpassing guru merupakan proses peyesuaian kepangkatan jabatan fungsional guru bukan pegawai negeri sipil dan angka kreditnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Implementasi merupakan kunci sebuah program. Kegagalan dalam melaksanakan program berarti kegagalan dalam mencapai tujuan dari program tersebut. Sementara fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan kebijakan Inpassing guru bukan pegawai negeri sipil di rayon X (sepuluh) kecamatan Sunggal, kabupaten Deli Serdang. Dengan menggunakan teori George C.Edward III berupa komunikasi, sumberdaya,
disposisi dan struktur birokrasi yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan. Keberperanan empat isu ini sangat bermakna bagi implementasi kebijakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif.Objek penelitiannya adalah Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) yang ada di SMA Swasta yang ada dirayon X (sepuluh) kecamatan Sunggal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Inpassing Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil di SMA Swasta dirayon X (sepuluh) kecamatan Sunggal telah memenuhi empat isu implementasi kebijakan publik model George C. Edward
III walaupun belum sempurna. Komunikasi adalah unsur yang paling lemah dalam pelaksanaan kebijakan Inpassing guru, penyampaian informasi terganggu oleh karena kurangnya sosialisasi sehingga informasi menjadi tidak sampai kepada guru-guru. Kelemahan dari sudut konsistensi adalah peraturan kebijakan yang selalu berubah-ubah yang menjadi kendala bagi guru-guru dalam mengikuti pelaksanaan Inpassing.Keberhasilan kebijakan Inpassing khususnya terhadap guruguru, hendaknya bisa diupayakan sehingga program ini bisa mencapai sasaran secara maksimal