PELAKSANAAN POLITIK DALAM NEGERI INDONESIA ERA KEPEMIMPINAN PRESIDEN SOEHARTO (1971-1982)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Politik Dalam Negeri Indonesia Era Kepemimpinan Presiden Soeharto (1971-1982).
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Study Pustaka (Library Research). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara memperoleh informasi data dan peristiwa yang bersumber dari buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan Pelaksanaan Politik Dalam Negeri Indonesia Era Kepemimpinan Presiden Soeharto (1971-1982).
Dari hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil bahwa pelaksanaan politik dalam negeri Indonesia era kepemimpinan Presiden Soeharto khususnya politik kepartaian adalah setelah Orde Baru berdiri, maka langkah awal yang dilakukan oleh pemerintah Soeharto adalah dengan memusnakan segala sesuatu yang berkaitan dengan PKI dan Soekarno. Pada masa ini, pemerintah beranggapan dengan adanya partai politik yang banyak maka akan memicu konflik yang akan meresahkan rakyat. Oleh karena itu, dilakukanlah penyederhanaan partai politik yang ada menjadi dua, yaitu: PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang terdiri dari partai-partai Islam, dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia) yang terdiri dari partai-partai nasionalis, serta Golkar (Golongan Karya). Semua kebijakan politik yang dilakukan pada masa Orde Baru, seperti, floatingmass membuat kedua partai politik (PPP dan PDI) tidak dapat melakukan fusinya dengan baik. Namun, berbeda halnya dengan Golkar yang dapat melakukan segalanya meskipun ada kebijkan tersebut. Karena pada dasarnya Golkar merupakan tangan kanan Soeharto.