KONFLIK HUKUM ADAT DAN HUKUM NEGARA : KAJIAN KONFLIK HAK KEPEMILIKAN TANAH ADAT DI KECAMATAN PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR DAN DAMPAK TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Pada hakekatnya hukum adat dan hukum negara berbeda. Perbedaan itu terletak pada sejarah, metode, serta norma-norma yang dihidupi dan dikembangkan dalam kehidupan masyarakat umum. Ruang lingkup hukum adat lebih condong pada kehidupan masyarakat adat dan penerapannya secara turun temurun. Penyampaian norma-normanya secara lisa dari generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan dalam hukum negara memiliki norma-norma atau peraturan secara tertulis. Ruang lingkupnya berlaku bagi masyarakat umum.Demikian halnya dalam pengaturan mengenai tanah adat, hukum adat berlandaskan pada norma-norma adat. Di sini dimaksucinya bahwa hukum adat mengatur eksistensi tanah adat terutama dalam bentuk pengolahan tanah. Hukum adat tak pernah mengnal tanah adat itu dimiliki perorangan tetapi tanah adat itu adalah milik kelompok secara kolektif. Kalaupun tanah adat dikelola secara individu tetapi keberadaannya masih dalam lingkup kebersamaan. Lain halnya dengan konsep hukum negara mengenai tanah adat. Hukum negara mengakui tanah adat sebagai milik suatu suku tertentu tetapi dalam konsep tertentu hukum adat mengenai tanah adat tetap menaati norma-norma hukum negara.Pengaturan mengenai tanah, telah diundangkan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 3 dan UUPA 1960 pasal 1 ayat 1-3. Dalam UUD 1945 dan UUPA 1960, melihat tanah sebagai kekayaan seluruh masyarakat Indonesia. Tak adat tanah yang tidak memiliki tuannya atau res nullius (tanah yang tak bertuan). Pada prinsipnya dalam hukum adat, tanah diatur oleh masing-masing etnik atau sukunya sendiri, baik batasan tanah maupun kegunaan akan eksistensi tanah itu sendiri.Dalam masyarakat Batak Toba, tanah tidak hanya sekedar sebagai pemenuhan ekonomi tetapi tanah juga sebagai simbol identitas atau eksistensi dalam suatu kelompok marga tertentu, yang wewenangnya atau penguasaannya adalam dalam kelompok marganya masing-masing. Adalah tabu ketika dalam suatu marga tertentu menjual tanah warisan pusaka itu kepada orang lain. Ketika orang Batak menjual tanahnya kepada orang lain maka eksistensi marganya mengenai tanah adat itu akan hilang. Berdasarkan konsep tersebut maka dalam tesis ini akan diuraikan mengapa orang Batak selalu konflik ketika salah satu kelompoknya menjual atau menghibahkan tanahnya kepada orang lain.Salah satu fenomena mengapa terjadi konflik dalam masyarakat Batak mengenai tanah adat? Pertama, karena adanya kepentingan yang berbeda mengenai tanah adat. Kedua, adanya keinginan salah satu marga menjaga originalitas tanah leluhurnya maka tanah leluhurnyaitu tidak mau dijual kepada siapapun juga. Berdasarkan gagasan tersebut maka timbul beberapa konflik di kabupaten Samosir mengenai tanah adat misalnya konflik dalam semarga, beds marga, serta konflik antara kelompok marga dengan tanah yang telah dihibahkan atau tanah adat yang telah dijual kepada pemerintah daerah kabupaten Samosir. Fenomena konflik di kabupaten Samosir tak berlangsung anarkis tetapi biasanya konfliknya didiamkan begitu saja atau konflik diam (latent of conflict). Selain itu, konflik yang ada dapat diselesaikan melalui jalur perangkat adat (Dalihan Na Tolu, natua-tua adat, yang juga dibantu oleh unsur-unsur lainnya dalam masyarakat.