ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30-74/PUU-XII/2014 TERKAIT PENOLAKAN MENAIKKAN BATAS USIA MINIMUM PERKAWINAN PADA PEREMPUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 30–74/PUU–XII/2014 yang menolak judicial review terhadap Undang-Undang Perkawinan yaitu Pasal 7 ayat (1) dan implikasi putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi menolak menaikkan batas usia minimum perempuan menikah dan mengetahui implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perlindungan anak perempuan yang menikah di bawah umur. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum juridis normatif. Jenis data dalam penelitian menggunakan data primer dan data sekunder Penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menjelaskan menguraikan dan menggambarkan permalahan yang sesuai dengan penelitian ini. Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi menolak disebabkan persepsi hakim Mahkamah Konstitusi yang berpandangan pada dasar dan pedoman agama, bahkan lebih jauh hakim Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa tidak ada jaminan bahwa dengan menaikkan batasan umur perempuan menikah akan meminimalisir dampak yang timbul, jelas pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tidak memenuhi hak-hak anak dan tidak memperhatikan dampak kesehatan dan psikologi yang akan ditanggung anak ketika menikah. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tetap memberlakukan Pasal 7 ayat (1) sebagai dasar hukum, sehingga Undang-Undang Perkawinan tetap memberi izin anak perempuan umur 16 tahun untuk menikah dan berimplikasi pengabaian penghormatan terhadap anak perempuan