SISTEM ALOKASI DANA DESA (ADD) DAN DANA DESA (DD) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SILOMBU KECAMATAN BONATUA LUNASI KABUPATEN TOBASA TAHUN 2016

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Keuangan Desa Silombu Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu cara menggambarkan keadaan atau objek di lapangan yang bertujuan untuk mengetahui Sistem alokasi dana desa dan dana desa pada tahun 2016. Teknik pengumpulan data yaitu purposive sampling yaitu pengambilan data dengan didasarkan pada pertimbangan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini ada Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara, ,dan Kabid Pembangunan Desa Silombu Kecamatan Bonatua Lunasi Kabupaten Tobasa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data primer dan sekunder, pengumpulan data secara primer dilakukan melalui wawancara yang ditujukan kepada informan, sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mencari data dan informasi melalui buku, jurnal, dan dokumen- dokumen resmi yang dapat membantu peneliti melakukan penelitian ini. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara deskriptif kualitatif, dengan wawancara semiterstruktur. Wawancara ditujukan kepada Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, dan Kabid Pembangunan Desa Silombu. Untuk menguji dan menganalisis data agar dapat dipertanggungjawabkan, maka dari itu dalam penelitian ini diuji dengan menganalisis hasil dari wawancara. Dari Hasil penelitian dan hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa belum tercapainya sistem pengelolaan keuangan desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun factor penghambat dari pengelolaan tersebut yaitu kurangnya keterampilan dari beberapa perangkat desa dalam mengerjakan laporan akhir pertanggungjawaban keuangan desa. Hal tersebut juga terbukti dengan jawaban dari salah satu responden yaitu Bendahara Desa yang menyatakan bahwa mekanisme pengelolaan keuangan desa belum sesuai dengan jalur struktural UU Desa