KEMAJEMUKAN HUKUM DALAM ORGANISASI AGAMA ORANG BATAK (KASUS : HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP)

Penelitian antropologi terhadap aspek hukum pada HKBP bertujuan untuk: (1) memaparkan koeksistensi berbagai aturan hukum, dalam perilaku aktual orang Batak Toba, jemaat HKBP; (2) rnengidentifikasi sistem hukum yang berlapis lapis yang menjadi pedoman jemat dalam berinteraksi; (3)mendeskripsikan bagaimana orang Batak Toba merespon dan memaknai aruran¬aturan dan berbagai sistem hukum ketika menyelesaikan suatu masalah (4); menganalisa situasi kemajemukan hukum, melalui proses pilihan-pilihan hukum, baik dalam situasi bukan sengketa maupun sengketa. Hal-hal berikut menjadi asumsi penelitian: (1) Memilih aturan hukum tertentu, hukum adat, atau hukum agama saja, jika sistem hukum yang dipilih efektif untuk menyelesaikan masalah; (2) mensintesakan atau mengkombinasikan dua atau lebih aturan sistem hukum sekaligus, jika pilihan itu dapat menyelesaikan sengketa dan menguntungkan; (3) Ketika proses pilihan hukum terjadi, diperkirakan hubungan primordialisme atau margaisme terjadi juga, karena disitulah interaksi hukum yang benar-benar nyata. Penelitian dilakukan pada sebuah komunitas jemaat lokal HKBP, ressort Medan bare, distrik Medan Aceh, di kecamatan Sunggal, kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.Peneliti menjadi instrumen penting pada penelitian antropologi yang bersifat kualitatif dan deskriptif. Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan teknik pengamatan terlibat, wawancara mendalam, memeriksa keputusan pengadilan pada sengketa jemaat dan mengumpulkan data dokumen seputar HKBP. Hasil penelitian, Secara ideal, HKBP sebagai perkumpulan agama Kristen, jemaatnya patuh pada aturan-aturan Kristiani, organisasinya dikelola dengan sistem organisasi formal. Fakta aktual menunjukkan, jemaat HKBP juga anggota dari berbagai kelompok marga, otomatis patuh pada aturan-aturan adat. HKBP menjadi wadah persekutuan Kristen Protestan, sekaligus persekutuan budaya Batak. Hukum dart lembaga adat dipilih untuk menyelesaikan sengketa, karena dianggap efektif dan menguntungkan pada masalah tertentu. Hukum dan lembaga negara dipilih untuk menyelesaikan sengketa, karena setiap orang diposisikan sarna dalam hukum negara. Pilihan dengan mengkombinasikan hukum agama, adat atau hukum negara dilakukan untuk meminimalkan kehilangan.Berkoeksitensinya aturan hukum agama, adat dan negara di dalam HKBP melahirkan sating mengisi dan ketidakcocokan dan aturan-aturan hukum itu. Konsekuensinya bisa melahirkan perpecahan atau barmoni dalam kehidupan orang Batak Toba jemaat HKBP, ketika hukum itu dimaknai dan direspon dalam interaksi sosial.