EKSISTENSI HAK ULAYAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK MENURUT PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 1960 TENTANG LARANGAN PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA (STUDI KASUS DI DESA SID

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana eksistensi hak ulayat dalam penyelesaian konflik pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak di Desa Sidagal Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan angket. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal. Penelitian ini dilakukan di Desa Sidagal Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara dengan jumlah populasi yang diteliti adalah 141 kepala keluarga sehingga di dapat warga yang menjadi sampel dalam penelitian ini diambil dari 25% dari 141 kepala keluarga maka sampel yang diteliti adalah berjumlah 36 orang yang diambil secara acak dengan menggunakan metode random sampling. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa keberadaan hak ulayat di Desa Sidagal masih ada. Terlihat dari masyarakat yang masih memegang teguh adat-istiadat batak toba. Hak ulayat di Desa ini disebut sebagai hak golat sejalan dengan tradisi yang di miliki Desa Sidagal. Hukum adat di Desa Sidagal ini masih berlaku secara mutlak. Dalam menangani persoalan yang terjadi di Desa Sidagal penatua adat dan tokoh sangat berperan dan menyelesaikanya sesuai adat yang berlaku dengan damai dan tidak memihak. Peranan penatua adat dan tokoh adat di Desa ini sampai ke jalur pengadilan masih di akui. Masyarakat Desa Sidagal mengakui bahwa penatua adat dan tokoh adat yang ada di desa Sidagal merupakan payung hukum buat mereka karena penatua adat dan tokoh adat mengayomi mereka. Persolan yang terjadi saat ini yaitu konflik tanah ulayat belum selesai persoalannya karena saat ini yang masih ditangani aparat hukum adalah bagian yang merusak tanaman warga Desa Sidagal. Selaanjutnya mengenai tanah adat yang menjadi pokok persoalan akan dibawa ke jalur hukum yaitu di pengadilan yang akan melibatkan pihak ketiga pihak ketiga disini adalah penatua adat dan tokoh adat. Dengan demikian keberadaan hak ulayat dalam permasalahan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya di desa Sidagal masih ada dan masih diakui keberadaanya.