UPAYA BPOM DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK ILLEGAL DITINJAU DARI KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK. 00.05.4.1745 TENTANG KOSMETIK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang upaya BPOM dalam melindungi konsumen dari peredaran kosmetik illegal serta kendala yang dihadapi BPOM dalam menangani kasus peredaran kosmetik illegal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini menggunakan purposive sampling, dimana sampel dipilih sesuai dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat. Sample dalam penelitian ini pihak BPOM dan 4 orang masyarakat pengguna kosmetik illegal yang terkena dampak negatif dari pemakaian kosmetik tersebut. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik illegal.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan BPOM dalam melindungi konsumen adalah dengan melakukan pengawasan, penyelidikan, dan penyitaan produk-produk illegal yang bekerja sama dengan pihak berwajib. BPOM juga menghimbau masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas dalam menggunakan kosmetik, serta selalu membaca komposisi serta kegunaan produk dengan seksama. BPOM dalam menangani peredaran kosmetik illegal mengalami kendala berupa kurangnya jumlah personil BPOM dalam penyelidikan kosmetik illegal, sulitnya masyarakat mengikuti petunjuk dan arahan dari BPOM untuk tidak menggunakan produk kosmetik illegal.