PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA MASYARAKAT ULU BARUMUN DI TAPANULI SELATAN

Daulay, M. Imran (2004) PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA MASYARAKAT ULU BARUMUN DI TAPANULI SELATAN. Masters thesis, UNIMED.

[thumbnail of 015050040- Kata Pengantar.pdf]
Preview
Text
015050040- Kata Pengantar.pdf - Published Version

Download (227kB) | Preview
[thumbnail of 015050040- Abstrak.pdf]
Preview
Text
015050040- Abstrak.pdf - Published Version

Download (167kB) | Preview
[thumbnail of 015050040- Daftar Isi.pdf]
Preview
Text
015050040- Daftar Isi.pdf - Published Version

Download (161kB) | Preview
[thumbnail of 015050040- Bab I.pdf]
Preview
Text
015050040- Bab I.pdf - Published Version

Download (1MB) | Preview
[thumbnail of 015050040- Bab V.pdf]
Preview
Text
015050040- Bab V.pdf - Published Version

Download (351kB) | Preview
[thumbnail of 015050040- Daftar Pustaka.pdf]
Preview
Text
015050040- Daftar Pustaka.pdf - Published Version

Download (204kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian perselisihan pada masyarakat Ulu Barumun Tapanuli Selatan.Masyarakat kecamatan Ulu Barumun memilih penyelesaian perselisihan melalui perdamaian (musyawarah) dan menghindari penyelesaian perselisihan melalui instansi penegakan hukum negara. Masyarakat berusaha untuk menyelesaikan sendiri persoalannya dengan cara negosiasi antara pihak yang berselisih dan dengan cara mediasi dengan menggunakan lembaga adat tradisional dalihan na tolu, hatobangon, alim ulama, dan cerdik pandai serta kepala desa.Hatobangon adalah salah satu lembaga adat yang sangat besar peranannya dalam penyelesaian perselisihan. Pada umumnya perselisihan yang ditangani oleh hatobangon dapat terselesaikan dengan baik.Masyarakat memandang bahwa penyelesaian perselisihan dengan musyawarah (perdamaian) adalah suatu cara yang tepat dan efektif, karena dapat memuaskan para pihak yang bersengketa dan terhindar dari adanya rasa dendam yang berkepanj angan.Faktor utama yang menyebabkan masyarakat selalu menghindari penyelesaian perkara melalui lembaga penegakan hukum negera ialah karena kuatnya ikatan kekerabatan, memerlukan biaya yang mahal dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information: 303.69 Dau p
Keywords: Lembaga Tradisonal Adat; Perkelahian; Hutang Piutang
Subjects: G Geography. Anthropology. Recreation > GN Anthropology > GN301 Ethnology. Social and cultural anthropology
G Geography. Anthropology. Recreation > GN Anthropology > GN451 Intellectual life
Divisions: Program Pasca Sarjana > Antropologi Sosial
Depositing User: Mrs Catur Dedek Khadijah
Date Deposited: 09 Apr 2016 08:13
Last Modified: 07 Sep 2016 09:42
URI: https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/2239

Actions (login required)

View Item
View Item