Pandiangan, Firman Firdaus (2016) PROSEDUR PENETAPAN PENYEDIA BARANG DAN JASA SESUAI PEPRES NO.54 TAHUN 2010 BESERTA PERUBAHANNYA MELALUI LPSE PADA UPT PSDABAH BOLON PEMATANG SIANTAR. Diploma thesis, UNIMED.
1. NIM 5123210012 COVER.pdf - Published Version
Download (71kB) | Preview
2. NIM 5123210012 LEMBAR PENGESAHAN.pdf - Published Version
Download (868kB) | Preview
3. NIM 5123210012 ABSTRAK.pdf - Published Version
Download (65kB) | Preview
4. NIM 5123210012 KATA PENGANTAR.pdf - Published Version
Download (118kB) | Preview
5. NIM 5123210012 DAFTAR ISI.pdf - Published Version
Download (64kB) | Preview
6. NIM 5123210012 DAFTAR LAMPIRAN.pdf - Published Version
Download (62kB) | Preview
7. NIM 5123210012 BAB I.pdf - Published Version
Download (219kB) | Preview
10. NIM 5123210012 BAB IV.pdf - Published Version
Download (115kB) | Preview
11. NIM 5123210012 DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version
Download (74kB) | Preview
Abstract
Pengadaan barang/jasa atau lebih dikenal dengan pelelangan merupakan
salah satu proses atau prosedur dari pemerintah untuk memberikan pekerjaan
kepada pengusaha (kontraktor). Pengadaan barang/jasa yang dilakukan dari
pengadaan barang seperti pengadaan fasilitas kantor pada suatu instansi hingga
pengadaan jasa seperti tenaga kerja pada suatu pekerjaan konstruksi.
Pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan proses
pelelangan secara e-procurement sesuai dengan peraturan presiden No. 04 Tahun
2015 yang bertujuan untuk mempermudah para penyedia atau pengusaha
(kontraktor) dalam proses pelelangan di UPT PSDA Bah Bolon Pematang Siantar.
Pada proses pelaksanaannya, dilaksanakan dengan meminimalkan
pertemuan antara panitia dengan pihak penyedia jasa dengan tujuan agar terjadi
persaingan sehat. Hal ini dapat dilihat pada keseluruhan proses pelelangan yang
dilakukan secara elektronik yang dimulai dari pengumuman pelelangan, download
dokumen pemilihan dan kualifikasi, penjelasan dokumen lelang (aanwijzing),
upload dokumen penawaran (dokumen penawaran harga, administrasi dan teknis)
serta dokumen kualifikasi, evaluasi penawaran, evaluasi dokumen kualifikasi dan
pembuktian kualifikasi, upload berita acara hasil pelelangan, penetapan
pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah hasil lelang, surat penunjukan
penyedia barang/jasa dan penandatanganan kontrak.
Di sisi lain, dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah, pemerintah
membutuhkan bantuan dan dukungan dari pihak lain baik itu dari BUMN ataupun
dari perusahaan swasta. Hal ini dimaksudkan agar pengadaan barang/jasa
pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat
terlaksana dengan efektif dan efesien. Dalam melakukan pengadaan barang/jasa
pemerintah, pemerintah memiliki prinsip persaingan sehat, transparan (terbuka),
dan perlakuan yang adil bagi semua pihak.
Penulisan ini menyimpulkan bahwa terjadinya prosedur penetapan
penyedia barang dan jasa atau pelelangan yang terjadi di UPT PSDA Bah Bolon
Pematang Siantar menggunakan lelang secara e-procurement dan proses
pelelangannya sesuai dengan Peraturan Presiden No. 04 Tahun 2015
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Additional Information: | D3-2016 SPL 035 |
Keywords: | Prosedur penetapan penyedia barang/jasa;e-procurement; Peraturan presiden |
Subjects: | J Political Science > JF Political institutions (General) > JF1338 Public administration T Technology > TH Building construction > TH6101 Plumbing and pipefitting |
Divisions: | Fakultas Teknik > D3 Teknik Sipil |
Depositing User: | Mr Maknun |
Date Deposited: | 29 Nov 2016 08:41 |
Last Modified: | 29 Nov 2016 08:41 |
URI: | https://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/21766 |