PEREMPUAN ACEH DI TENGAH REKONSTRUKSI PASCA BENCANA KASUS DI PUSONG KOTA LHOKSEUMAWE

Penetitian ini secara minim mengkaji tentang bagaimana perempuan Aceh memainkan peranannya di tengah proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang sedang berjalan. Adapurn tujuan penetitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran terkini dan dan keberadaan ide tentang kesetaraan gender pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi serta bagaimana kondisi dan peran perempuan dalam proses yang berlangsung.Penelitian ini dilakukan di Pusong, sebuah daerah yang terkena hantaman tsunami. Secara administrasi Pusong inasuk dalarn wilayah Kota Lhokseumawe. Penggalian data dilakukan selarna lebih kurang 7 bulan. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah observasi, wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Setetah data yang dibutuhkan terkumpul, data dianalisa secara kualitatif dengan terlebih dahulu dibuat ketegorisasi rnenurut kebutuhan untuk menjawab permasalahan penelitian.Berdasarkan ternuan dan analisa data, diperoleh kenyataan bahwa secara formal, ide kesetaraan gender telah dijadikan prinsip pokok oleh pernerintah dan LSM dalam memberikan layanan. Secara operasional, prinsip ini ternyata tidak bisa terimplementasi secara baik. Beberapa hal yang menghambat proses implementasinya adalah; ( I) kesemrautan pola koordinasi dan pembagian kewenangan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi, sehingga pengawasan terhadap implementasi program agar menerapkan prinsip kesetaraan gender tidak terkontrol, (2) rendahnya kualitas sumberdaya perempuan sehingga tidak bisa secara maksimal untuk mengakses sumber-sumber informasi. Kualitas sumberdaya yang terbatas juga rnenyebabkan perempuan Pusong tidak bisa dengan bark merespon program yang ada. (3) Budaya patriarkat yang tersosialisasi di tengah masyarakat juga menyebabkan posisi tawar perempuan lemah. Dominasi laki-laki atas struktur dan pranata sosial yang ada menyebabkan perempuan tidak bisa berperan secara aktif dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Hal ini amat kontradiktif dengan kenyataan bahwa perempuan secara ekonomis punya peran yang menentukan kelangsungan rumah tangga.Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka ada beberapa hal yang bisa disarankan untuk dilakukan diantaranva bahwa pemerintah harus secepatnnya mengeluarkan regulasi khusus menyangkut pola koordinasi proses rehabilitasi dan rekonstruksi mulai dari tahapan perencanaan, pengelolaan/pelaksanaan dan pengawasan. Bila sistem pengawasan berjalan dengan baik, maka perhatian terhadap ide perlunya pengarusutamaan perempuan akan lebih terjamin implementasinya. Pemerintah dan LSM harus didorong untuk melakukan program penguatan kapasitas dan peningkatan kualitas perempuan Pusong melalui pendidikan formal dan non formal. Peningkatan kualitas ini secara langsung akan memberikan pengaruh pada kemampuan perempuan untuk berpartisipasi di sektor publik termasuk duduk dalam struktur dan atau pranata sosial yang ada.