PENGARUH KEBERADAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN DAIRI

Terbitnya Undang-undang No.22 tahun 1999 yang telah diubah dan diganti dengan undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah menimbulkan suatu fenomena baru dalam sistem Pemerintahan Desa. Dalam Undang-undang ini diisyaratkan, di setiap desa dibentuk Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), sebuah lembaga barn sebagai mitra Pemerintah Desa. Kehadiran lembaga BPD membawa suatu perubahan dalam mekanisme sistem Pemerintahan Desa, selain lembaga baru ini berwenang untuk melakukan pengawasan dan meminta pertanggungjawaban atas tugas yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Lembaga ini juga harus mengesahkan segala ketentuan-ketentuan yang mengikat di desa.Di Kabupaten Dairi khususnya di wilayah penelitian di kecamatan Siempat Nempu, lembaga ini telah menjadi perhatian maupun pembicaraan para pejabat kabupaten ataupun para warga desa itu sendiri karena dampaknya telah menimbulkan berbagai konflik dalam hubungan antar lembaga desa maupun antar sesama warga. Fenomena ini perlu dilihat dan diteliti dan diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah Kabupaten Dairi, pemerintah keeamatan Siempat Nempu, maupun pemerintahan desa agar dapat tetap menjaga keharmonisan dan kebersamaan antar lembaga desa maupun sesama warga desa.Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengungkapkan peranan lembaga desa dalam kehidupan masyarakat desa dan meiihat apakah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pembentukan lembaga BPD maupun hubungan kerjanya sebagai mitra Pemerintah Desa telah cukup baik untuk mengakomodir segala budaya desa dan elemen para tokoh-tokoh masyarakat desa.Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari sampel penelitian yang dilakukan secara tidak terbatas yang dihimpun melalui pewawancaraan tidak berstruktur dan tidak terstandarisasi, observasi dan dokumen akan dijadikan sebagai referensi dalam melakukan analisis masalah penelitian.