IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BEBAN KERJA PENGAWAS SMA DI KABUPATEN PADANG LAWAS (STUDI TENTANG KEBIJAKAN PERMENPAN RB NO.21 TAHUN 2010 PASAL 6 TENTANG BEBAN KERJA PENGAWAS)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan beban kerja pengawas SMA di Kabupaten Padang Lawas, melalui: (1) mendeskripsikan proses komunikasi dalam implementasi kebijakan beban kerja pengawas SMA di Kabupaten Padang Lawas; (2) mendeskripsikan kesiapan sumber daya dalam implementasi kebijakan beban kerja pengawas SMA; (3) mendeskripsikan proses disposisi dalam implementasi kebijakan beban kerja pengawas SMA; dan (4) mendeskripsikan faktor struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan beban kerja pengawas SMA di Kabupaten Padang Lawas. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas mulai Desember 2015 s.d mei 2016. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling dengan informan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas, Kabid dikmenjur Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas, Koordinator Pengawas Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas, dan Pengawas Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Teknik Analisis data menggunakan analisis kualitatif yang mengacu kepeada teori Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor komunikasi pada implementasi kebijakan beban kerja dilaksanakan melalui surat edaran Dinas Pendidikan daerah Kabupaten Padang Lawas kepada pengawas dan rapat koordinasi; (2) kesiapan sumber daya dalam proses implementasi kebijakan masih perlu ditingkatkan serta ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam implementasi kebijakan juga perlu menjadi perhatian pemerintah daerah ; (3) pada proses disposisi, semua pihak yang terlibat pada implementasi kebijakan beban kerja pengawas memiliki komitmen dan mendukung implementasi kebijakan beban kerja pengawas; dan (4) pada faktor struktur birokrasi, SOP yang digunakan pengawas satuan pendidikan Dinas Pendidikan daerah Kabupaten Padang Lawas hanya mengacu kepada Permenpan RB No.21 Tahun 2010 pasal 6 dan Buku Kerja Pengawas. Implementasi kebijakan beban kerja pengawas SMA di Kabupaten Padang Lawas belum terlaksana sepenuhnya seperti yang diharapkan.