LABUHAN DELI SEBAGAI PUSAT PEMERINTAHAN KESULTANAN DELI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai kegiatan di Labuhan Deli sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Deli dan apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi perpindahan pusat pemerintahan yang dilakukan Kesultanan Deli. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui study pustaka, wawancara dan observasi. Untuk menganalisis data dilakukan beberapa tahapan yaitu dengan menemukan berbagai sumber baik itu primer maupun sekunder, kemudian dialakukan verifikasi sumber yaitu pengujian terhadap keaslian atau ketepatan sumber tersebut dan menyusunnya atau dikategorikan sesuai dengan topik permasalahan. Tahap selanjutnya dalam proses penelitian ini adalah historiografi yang akan menghubungkan berbagai data yang diperoleh menjadi suatu kesimpulan yang akan menganalisis Labuhan Deli sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Deli. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, Tuanku Panglima Pasutan yang berinisiatif memindahkan pusat pemerintahan pada tahun 1728, penyebab utama perpindahan pusat pemerintahan Kesultanan Deli adalah faktor ekonomi dan faktor politik, hal tersebut dikarenakan pada saat itu keramaian Selat Malaka mampu memberikan keuntungan jika pusat pemerintahan lebih dekat dengan pesisir pantai dan berperan sebagai pintu gerbang tol transportasi yang melalui jalur sungai Deli sedangkan faktor politiknya adalah untuk mempermudah dalam mengawasi kasawan taklukan Deli. Selanjutnya pembangunan dilakukan agar mampu mendukung jalannya pemerintahan sebagai fasilitas Sultan maupun masyarakat, seperti Istana, Rumah Ibadah dan Dermaga. Kemudian kondisi jalannya pemerintahan di Labuhan Deli diawali dengan perpecahan dalam keluarga Sultan yang memunculkan kesultanan Serdang, perkembangan pesat terjadi ketika Sultan Mahmud Al-Rasyid Perkasa Alamsyah menjalin kerja sama dengan dengan Belanda dalam bidang perkebunan pada 22 agustus 1862. Dampak dari kerjasama ini dengan berbagai kemajuannya membuat Labuhan Deli tidak layak lagi dijadikan pusat pemerintahan, maka pada tahun 1888 Sultan Makmum Al-Rasyid Perkasa Alamsyah memindahkan pusat pemerintahan ke Medan.