IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 DALAM PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN ANTARA MASYARAKAT KELURAHAN SARI REJO DENGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DITINJAU DARI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 229 K/PDT/1991

Faktor yang menyebabkan konflik tanah di Kelurahan Sari Rejo karena Badan Pertanahan Nasional tidak memberikan sertifikat hak milik atas tanah Sari Rejo. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran, yakni gabungan antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, angket dan wawancara. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sari Rejo Jalan Sejati No. 15 Medan Polonia. Jumlah populasi yaitu seluruh KK yang ada di Kelurahan Sari Rejo yaitu sebanyak 591 KK, karena jumlahnya lebih dari 100 KK, maka penulis hanya mengambil sampel yaitu 10% dari 591 KK yaitu 60 KK. Angket penelitian diisi oleh masyarakat di Kelurahan Sari Rejo, sedangkan wawancara dilakukan kepada Ketua Forum Masyarakat Sari Rejo, Wakil Ketua Masyarakat Sari Rejo, TNI AU, dan perwakilan masyarakat Sari Rejo yang mendapatkan intimidasi dari pihak TNI AU. Data yang telah dikumpul melalui angket akan dianalisis melalui teknik perhitungan statistik sederhana dengan menggunakan tabel frekuensi, kemudian dilengkapi dengan data yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria sudah berjalan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat hasil penelitian menunjukkan bahwa 71,7 % masyarakat Sari Rejo yang mengatakan sudah terlaksana implementasi UU No. 5 Tahun 1960 dalam penyelesaian konflik pertanahan antara masyarakat kelurahan Sari Rejo dengan TNI AU. Pihak masyarakat Sari Rejo sudah memiliki alat bukti atas tanah berupa SKT Camat dan dokumen pendukung dimana dokumen pendukung tersebut adalah surat berstempel merah, pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).